Berita

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Ketua KPK Firli Bahuri memberi keterangan kepada awak media/RMOL

Politik

KPK Dianggap Tidak Sukses karena OTT Berkurang, Luhut Pandjaitan: Itu Pemikiran Kampungan

SELASA, 18 JULI 2023 | 11:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak setuju kalau kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya dilihat dari penangkapan saja. Karena KPK juga sudah berhasil dalam fungsi pencegahan.

Begitu ditegaskan Luhut usai menghadiri acara webinar yang diselenggarakan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (18/7).

"Itu jangan dilihat drama-drama yang ditangkap KPK, kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju. Itu kampungan menurut saya pemikiran itu, ndeso itu," tegas Luhut kepada wartawan, Selasa siang (18/7).


Luhut menilai, pemikiran yang modern adalah ketika semakin sedikit yang ditangkap dan semakin banyak penghematan anggaran, hal tersebut baru dianggap sukses.

"Ya bukan maksud saya kampungan, beginilah, itu jangan menjadi utama. Itu karena keterlaluan, dia sudah tahu ada sistem, dipaksa, ditangkap, itu terus menjadi ukuran jumlahnya yang ditangkap, itu kan menurut saya ndeso. Kamu lihat berapa yang dibuat KPK itu yang bisa dihemat akibat pencegahan itu. Itu yang mesti dilihat, biar fair," tegas Luhut.

Bahkan, Luhut menilai, ketika penindakan menurun artinya perbaikan sistem semakin bagus. Sehingga orang tidak bisa korupsi dan mencuri uang negara.

"Kan bagus, penghematan, pajak kita naik sekarang 47 berapa sekian persen. Kelapa sawit itu KPK itu terlibat kami mengaudit itu semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun nanti yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir, semua termasuk di dalamnya KPK," pungkas Luhut.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya