Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Ikut-ikutan Endorse Ganjar Capres, Mulyanto: BRIN Makin Merosot

SELASA, 18 JULI 2023 | 02:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Direktur Politik dan Hankam Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Moch Nurhasim  yang menyebut Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dikiritik oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Politisi PKS itu mengatakan, pernyataan yang merepresentasikan BRIN yang secara lugas mendukung capres tertentu sangat tidak etis. Sebagai peneliti lembaga negara harusnya ia bersikap netral, profesional dan tidak partisan.

Mulyanto menilai, sebagai peneliti BRIN, Nurhasim sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen.


"Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, objektif, independen, dan non-partisan," kata Mulyanto.

Mulyanto mengaku, sejak awal pembentukannya, dirinya sudah memperkirakan BRIN akan menjadi lembaga yang sarat politis. Setidaknya karena Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketum Parpol. Keputusan itu sangat dipaksakan karena semua orang tahu figur yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tidak punya rekam jejak di dunia riset atau penelitian.

Mulyanto menambahkan politisasi BRIN ini kontra produktif. Publik akan menyangsikan apapun hasil riset dari BRIN karena menganggap lembaga ini sudah berbau politis.  

"Ini kan berbahaya," tegasnya.

Mulyanto mendesak Pemerintah segera menata ulang BRIN, agar tidak terus terperosok politik seperti ini.

Mulyanto juga meminta Kepala BRIN untuk menindak peneliti yang bersangkutan yang melanggar etika organisasi.

Direktur Politik dan Hankam BRIN Moch Nurhasim menilai, tidak heran jika milenial kampus menempatkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres ideal. Sebab, Ganjar dinilai memiliki pengalaman yang dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya