Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Ikut-ikutan Endorse Ganjar Capres, Mulyanto: BRIN Makin Merosot

SELASA, 18 JULI 2023 | 02:20 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Direktur Politik dan Hankam Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Moch Nurhasim  yang menyebut Ganjar Pranowo calon presiden (capres) dikiritik oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.

Politisi PKS itu mengatakan, pernyataan yang merepresentasikan BRIN yang secara lugas mendukung capres tertentu sangat tidak etis. Sebagai peneliti lembaga negara harusnya ia bersikap netral, profesional dan tidak partisan.

Mulyanto menilai, sebagai peneliti BRIN, Nurhasim sudah kebablasan. Karena pernyataan yang dilontarkan bukan pernyataan peneliti yang bersifat ilmiah dan independen.


"Pendapatnya sangat politis, layaknya sebagai pernyataan tim sukses atau konsultan politik yang partisan. Dia lupa BRIN adalah lembaga riset dan inovasi yang netral, objektif, independen, dan non-partisan," kata Mulyanto.

Mulyanto mengaku, sejak awal pembentukannya, dirinya sudah memperkirakan BRIN akan menjadi lembaga yang sarat politis. Setidaknya karena Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketum Parpol. Keputusan itu sangat dipaksakan karena semua orang tahu figur yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tidak punya rekam jejak di dunia riset atau penelitian.

Mulyanto menambahkan politisasi BRIN ini kontra produktif. Publik akan menyangsikan apapun hasil riset dari BRIN karena menganggap lembaga ini sudah berbau politis.  

"Ini kan berbahaya," tegasnya.

Mulyanto mendesak Pemerintah segera menata ulang BRIN, agar tidak terus terperosok politik seperti ini.

Mulyanto juga meminta Kepala BRIN untuk menindak peneliti yang bersangkutan yang melanggar etika organisasi.

Direktur Politik dan Hankam BRIN Moch Nurhasim menilai, tidak heran jika milenial kampus menempatkan bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo sebagai capres ideal. Sebab, Ganjar dinilai memiliki pengalaman yang dapat diandalkan untuk memimpin Indonesia di masa mendatang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya