Berita

Gaza/Net

Dunia

Bantuan Qatar Tertunda, Hamas Tak Dapat Bayar PNS Gaza

SENIN, 17 JULI 2023 | 19:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penundaan hibah dari Qatar berdampak besar bagi operasional di Gaza. Hamas yang menguasai wilayah tersebut tidak mampu membayar 50 ribu pekerja sektor publik.

Setiap bulannya, Qatar menggelontorkan 30 juta dolar AS untuk membantu warga Palestina di Gaza, termasuk untuk tunjangan keluarga, listrik, dan gaji sektor publik.

Tetapi pejabat Hamas mengungkap, tidak ada bantuan gaji yang diterima. Bahkan pada Mei, hanya 5 juta dolar AS dari Qatar yang diterima Hamas. Sementara Hamas membutuhkan 125 juta shekel atau 34,5 juta dolar AS per bulan untuk gaji sektor publik.


Sejauh ini belum diketahui alasan dari penundaan bantuan tersebut.

"Pemerintah sedang mengalami krisis keuangan yang mencekik, dengan peningkatan defisit bulan demi bulan, yang menyebabkan penundaan gaji bulan ini," ujar wakil menteri yang ditunjuk Hamas, Awni Al-Basha, seperti dikutip AFP, Senin (17/7).

"Kami melakukan upaya yang signifikan untuk membayar gaji, dan kami berharap dapat melakukannya pada akhir minggu ini," tambahnya.

Krisis gaji telah memicu banyak kritik di media sosial di Gaza, termasuk oleh beberapa karyawan Hamas sendiri. Penurunan pendapatan pajak dan lonjakan pengeluaran telah membuat situasi semakin sulit.

Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan, dan ekonomi bergantung pada bantuan asing. Qatar telah membayar ratusan juta dolar sejak 2014 untuk proyek konstruksi.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya