Berita

Gaza/Net

Dunia

Bantuan Qatar Tertunda, Hamas Tak Dapat Bayar PNS Gaza

SENIN, 17 JULI 2023 | 19:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penundaan hibah dari Qatar berdampak besar bagi operasional di Gaza. Hamas yang menguasai wilayah tersebut tidak mampu membayar 50 ribu pekerja sektor publik.

Setiap bulannya, Qatar menggelontorkan 30 juta dolar AS untuk membantu warga Palestina di Gaza, termasuk untuk tunjangan keluarga, listrik, dan gaji sektor publik.

Tetapi pejabat Hamas mengungkap, tidak ada bantuan gaji yang diterima. Bahkan pada Mei, hanya 5 juta dolar AS dari Qatar yang diterima Hamas. Sementara Hamas membutuhkan 125 juta shekel atau 34,5 juta dolar AS per bulan untuk gaji sektor publik.


Sejauh ini belum diketahui alasan dari penundaan bantuan tersebut.

"Pemerintah sedang mengalami krisis keuangan yang mencekik, dengan peningkatan defisit bulan demi bulan, yang menyebabkan penundaan gaji bulan ini," ujar wakil menteri yang ditunjuk Hamas, Awni Al-Basha, seperti dikutip AFP, Senin (17/7).

"Kami melakukan upaya yang signifikan untuk membayar gaji, dan kami berharap dapat melakukannya pada akhir minggu ini," tambahnya.

Krisis gaji telah memicu banyak kritik di media sosial di Gaza, termasuk oleh beberapa karyawan Hamas sendiri. Penurunan pendapatan pajak dan lonjakan pengeluaran telah membuat situasi semakin sulit.

Sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan, dan ekonomi bergantung pada bantuan asing. Qatar telah membayar ratusan juta dolar sejak 2014 untuk proyek konstruksi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya