Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo/Net

Politik

Dewan Etik Golkar Diminta Segera Tindak Tegas Kader Mewacanakan Munaslub

SENIN, 17 JULI 2023 | 05:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Munculnya isu Munaslub Partai Golkar disikapi oleh elite partai berlambang beringin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan bahwa siapapun yang menyuarakan isu tersebut akan mendapatkan konsekuensi politik. Salah satunya berupa pemecatan.

Firman menjelaskan seluruh kader harus menyadari bahwa Partai Golkar sangat menjunjung tinggi azas partai berupa prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

Ia pun mencontohkan bahwa pada tahun 2004 silam terjadi pemecatan kader dari keanggotaan partai karena menentang keputusan DPP Partai Golkar.


"Dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," kata Firman, Minggu (16/7).

Firman menjelaskan bahwa hasil Musyawarah nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Bahkan diperkuat oleh hasil Rapimnas partai Golkar.

Ia mengaku heran jika ada pihak mengklaim kader senior Golkar, tapi malah tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.

"Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," demikian Firman menyayangkan.

Ia curiga, ada penumpang gelap dalam isu Munaslub. Terlebih, mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Bahkan spekulasi Firman, isu itu digulirkan karena ingin menggantikan posisi Airlangga.

Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang menghembuskan wacana Munsalub.

"Kami mendesak agar ketua dewan etik partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ujar Firman.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya