Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo/Net

Politik

Dewan Etik Golkar Diminta Segera Tindak Tegas Kader Mewacanakan Munaslub

SENIN, 17 JULI 2023 | 05:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Munculnya isu Munaslub Partai Golkar disikapi oleh elite partai berlambang beringin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan bahwa siapapun yang menyuarakan isu tersebut akan mendapatkan konsekuensi politik. Salah satunya berupa pemecatan.

Firman menjelaskan seluruh kader harus menyadari bahwa Partai Golkar sangat menjunjung tinggi azas partai berupa prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

Ia pun mencontohkan bahwa pada tahun 2004 silam terjadi pemecatan kader dari keanggotaan partai karena menentang keputusan DPP Partai Golkar.


"Dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main," kata Firman, Minggu (16/7).

Firman menjelaskan bahwa hasil Musyawarah nasional (Munas) 2019 telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Bahkan diperkuat oleh hasil Rapimnas partai Golkar.

Ia mengaku heran jika ada pihak mengklaim kader senior Golkar, tapi malah tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi.

"Mereka 'menari di atas genderang orang lain', padahal mereka-mereka itulah yang ingin menghancurkan Golkar dari dalam," demikian Firman menyayangkan.

Ia curiga, ada penumpang gelap dalam isu Munaslub. Terlebih, mengatasnamakan anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Bahkan spekulasi Firman, isu itu digulirkan karena ingin menggantikan posisi Airlangga.

Firman meminta Ketua Dewan Etik Partai untuk segera memproses dugaan pelanggaran kader yang menghembuskan wacana Munsalub.

"Kami mendesak agar ketua dewan etik partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," ujar Firman.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya