Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak Kesejahteraan, AHY Nilai Kebijakan Pemerintah Perlu Diubah

MINGGU, 16 JULI 2023 | 10:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran sulit dipahami. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Begitu kata Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya yang diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat lalu (14/7).

AHY mengatakan, dirinya sulit mengerti dengan apa yang dilakukan rezim Jokowi. Di mana, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, dan utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.


"Apalagi sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan," ujar AHY seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/7).

Seharusnya, kata AHY, proyek dan megaproyek yang tidak berdampak langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat itu masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif, pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius," tegasnya.

Sehingga, menurut AHY, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini perlu diubah dan diperbaiki.

“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," pungkas AHY.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya