Berita

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak Kesejahteraan, AHY Nilai Kebijakan Pemerintah Perlu Diubah

MINGGU, 16 JULI 2023 | 10:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur secara besar-besaran sulit dipahami. Pasalnya, proyek-proyek yang dibangun tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

Begitu kata Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya yang diunggah di kanal YouTube Partai Demokrat pada Jumat lalu (14/7).

AHY mengatakan, dirinya sulit mengerti dengan apa yang dilakukan rezim Jokowi. Di mana, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, dan utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.


"Apalagi sebagian proyek dan megaproyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat yang tengah mengalami tekanan," ujar AHY seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/7).

Seharusnya, kata AHY, proyek dan megaproyek yang tidak berdampak langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat itu masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif, pemerintah juga kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius," tegasnya.

Sehingga, menurut AHY, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini perlu diubah dan diperbaiki.

“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," pungkas AHY.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya