Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam Rakernas APEKSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat kemarin (13/7)/Repro
Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mengangkat isu pemerataan distribusi listrik saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat kemarin (13/7).
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, persoalan ketimpangan listrik masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah terutama terkait waktu dan frekuensi nyala listrik. Karena meskipun rasio elektrifikasi di Indonesia pada 2022 sudah mencapai 99,63 persen, namun belum seluruhnya bisa menyala hingga 24 jam per hari.
Dalam paparannya, Anies memperlihatkan visualisasi kota-kota di Indonesia dari udara pada malam hari, di mana hanya di Pulau Jawa yang kelihatan terang. Namun di pulau lainnya hanya titik-titik cahaya bahkan gelap gulita terutama di kawasan Indonesia bagian timur.
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang juga jurubicara serta tim ahli ekonomi Anies Baswedan, menilai, persoalan itu klasik karena kecenderungan pemerintah melihat segala sesuatu hanya dari penampakan angka dan statistik semata.
“Kita suka terpukau sama angka dan statistik yang kelihatannya bagus, sampai kita buta pada fakta di depan kita yang kasat mata. Gelapnya banyak kota sekunder dan tersier di malam hari, menunjukkan perkembangan ekonomi di Indonesia yang sangat tidak merata,” katanya lewat keterangan tertulis, Jumat (14/7).
Tom Lembong, sapaan akrabnya, menjelaskan isu pemerataan listrik yang disampaikan Anies di Rakernas Apeksi menjadi penting, karena ketika distribusi listrik lebih merata, akan mampu mengakselerasi aktivitas perekonomian secara lebih luas dan pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena dalam sebuah perkembangan ekonomi yang sehat, urbanisasi (perkembangan perkotaan) terutama di kota-kota sekunder dan tersier, adalah mesin pertumbuhan yang seyogyanya memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
"Itu fenomena yang sama di hampir semua negara berkembang. Jadi kita perlu fokus yang lebih besar, pada kebijakan pengembangan kota sekunder dan tersier,” tutup Thomas Lembong.
