Berita

Duta Besar RI untuk Spanyol, Muhammad Najib/Net

Dunia

Dubes Najib: Indonesia Perlu Perkuat Politik Bebas Aktif di Tengah Tatanan Dunia Multipolar

JUMAT, 14 JULI 2023 | 19:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kompleksitas dalam tatanan dunia multipolar menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Persaingan ekonomi, politik, militer dan teknologi antara sekutu Barat dengan Rusia, semakin nampak terlihat.

Belum lagi kemunculan kekuatan ekonomi baru seperti China yang mulai mengancam dominasi negara-negara raksasa seperti AS dan Uni Eropa.


Melihat kondisi tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat posisi dengan terus meningkatkan politik luar negeri bebas aktif yang telah dijalankan selama ini.

Begitu yang disampaikan Duta Besar RI untuk Spanyol, Muhammad Najib, dalam paparan kuliah umum yang diterima redaksi pada Jumat (14/7).

Menurutnya, meskipun saat ini tatanan dunia tidak lagi bipolar, tetapi inisiasi Bung Hatta pada 1948 tentang politik luar negeri bebas aktif masih sangat relevan.

"Pandangan Bung Hatta ternyata masih hidup bahkan semakin relevan pada saat ini," kata Dubes.

Oleh karenanya, Dubes Najib mendorong pemerintah agar tidak hanya merawat politik bebas aktif, tetapi juga meningkatkannya.

"Politik bebas aktif bukan saja harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan baik terkait kebebasannya maupun keaktifannya," tegasnya.

Dubes mengatakan upaya peningkatan itu bisa dilakukan Indonesia dengan memperkuat jalinan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan sama, baik di tataran bilateral, regional, maupun global.

"Jalinan ini bisa saling menguntungkan dan memperkuat posisi Indonesia. Kerja sama itu termasuk dengan ASEAN, OKI dan lainnya," jelasnya.

Menurut Dubes, Indonesia juga mengambil sikap proaktif dan mengambil inisiatif dalam berbagai organisasi regional maupun global, serta di banyak forum internasional.

"Indonesia perlu mengkampanyekan prinsip-prinsip multilateralisme dalam pergaulan global dengan semangat maju bersama dan menang bersama," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya