Berita

Gugatan ahli waris Kol (Purn) Imam Soekoto dan Letkol (Purn) E. Juwono didaftarkan di PN Jakarta Timur/Repro

Hukum

Menhan RI hingga Kepala Pertanahan Jaktim Digugat Anak Pahlawan

JUMAT, 14 JULI 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terkait pengambilalihan tempat tinggal.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di sistem informasi perkara PN Jaktim, Jumat (14/7), gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 330/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM. Gugatan dilayangkan oleh ahli waris Kol (Purn) Imam Soekoto, Adam Wahyudi dan ahli waris Letkol (Purn) E. Juwono, Bernardus Heddy pada 12 Juni 2023 dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menhan Prabowo Subianto sebagai tergugat I, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya/Jayakarta, Mayjen Mohamad Hasan sebagai tergugat II, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Dony Novantoro sebagai tergugat III.


Kuasa hukum penggugat, Priyanto mengatakan, status tanah yang ditempat kedua penggugat adalah tanah negara. Sementara almarhum Imam Sokoto dan almarhum E Juwono adalah seorang pahlawan kemerdekaan.

“Para penggugat telah menempati rumah warisan peninggalan orang tuanya sejak lahir hingga saat ini, sudah lebih dari 50 tahun ditempati,” kata Priyanto.

Merujuk Pasal 24 Ayat (2) PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan, tutur Priyanto, seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Namun, pendaftaran para penggugat ditolak Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan alasan Kemenhan RI sudah terlebih dulu melakukan pendaftaran. Putusan ini pun tidak sampai diberitahukan kepada para penggugat.

“Padahal, para tergugat layak mendapatkan rumah tinggal yang saat ini ditempati tanpa adanya upaya pengosongan dari tergugat II (Kodam Jaya),” sambung Priyanto.

Imam Soekoto, kata dia, merupakan pejuang perang kemerdekaan RI hingga akhir tahun 1949. Imam Soekoto juga memiliki jabatan dan jasa dalam bidang pembangunan negara seperti setelah menjadi pembantu Menteri Binamarga urusan perencanaan dan pelaksanaan sejak 1 Oktober 1965.

Kemudian, Asisten Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik urusan pengawasan operasi sejak tanggal 14 Juni 1966. Imam Soekoto juga pernah menjabat Komando Pelaksana Proyek Jalan Raya (Kopel Projaya) pada Departemen Pekerjaan Umum dari tahun 1966 sampai dengan 1970.

Imam Soekoto telah dianugerahi Satyalancana dalam peristiwa aksi militer I dan II.

Sementara Letkol (Purn) E. Juwono telah berjasa untuk NKRI. Pada 10 November 1958, almarhum dianugerahkan sebagai pahlawan atas jasanya dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan RI. Almarhum meninggalkan warisan rumah di Jalan Slamet Riyadi Nomor 25 RT.005 RW.004, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya