Berita

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Maaf Saya Terpaksa Harus Kuliahi Pak Jokowi

KAMIS, 13 JULI 2023 | 15:53 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kesejahteraan petani Indonesia masih menjadi "pekerjaan rumah" bagi Presiden Joko Widodo selama memerintah dua periode.

Hingga kini, para petani masih sulit mendapatkan pupuk murah. Pupuk subsidi yang disediakan pemerintah pun tidak tersalurkan merata.

Menurut mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, sulitnya petani mengakses pupuk karena ada dugaan penyalahgunaan subsidi dari kalangan atas.


"Jika terjadi penyalahgunaan subsidi pupuk yang seharusnya untuk petani, tapi jatuhnya ke perkebunan swasta, yang main itu pasti direksi-direksi pabrik, distributor pupuk, atau BUMN-BUMN bidang perkebunan,” tegas Rizal Ramli kepada redaksi, Kamis (13/7).

Namun sayangnya, langkah pemerintah mengatasi kelangkaan pupuk tidak dilakukan dari akar permasalahan sebenarnya.

"Yang harus disikat itu kan (oknum) anak buahnya Pak Jokowi, bukan dengan mengurangi subsidi pupuk untuk petani," tegas mantan Kepala Bulog ini.

Belum lagi soal kebijakan impor beras. RR, sapaan Rizal Ramli menilai, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat.

Disimulasikan RR, pengusaha kuota impor beras bisa meraup keuntungan hingga 20 dolar AS per ton. Jika impor 2 juta ton, maka keuntungannya bisa mencapai 400 juta dolar AS atau Rp6 trilliun.

"Ini sebagian jadi saweran untuk pejabat-pejabat. Maaf ya, saya terpaksa harus kasih kuliah Pak Jokowi. Subsidi itu tidak selalu jelek asalkan meningkatkan produktivitas dan produksi,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya