Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang akan menjerat Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH) dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers penahanan terhadap Hasbi selaku tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Rabu (12/7).
"Tentu kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang di dalam penanganan tindak pidana korupsi," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).
Karena kata Firli, dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, KPK juga harus mengembalikan kerugian negara sebagai
asset recovery.
"Tentu ini menjadikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi," pungkas Firli.
KPK resmi menahan Hasbi di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Hasbi merupakan tersangka ke-17 yang ditahan KPK dalam perkara suap penanganan perkara di MA.
Hasbi diduga menerima uang sebesar Rp3 miliar dari total uang Rp11,2 miliar yang diserahkan Heryanto Tanaka (HT) selaku Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (ID) melalui Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku mantan Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton.
Uang tersebut diberikan agar Hasbi mengawal dan mengurus perkara terkait dengan KSP Intidana dalam tahap Kasasi di MA.
Dalam perkara Hasbi, KPK telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini.
