UU Desa Dituding Ada Kepentingan Politik 2024, Puan Maharani: Jangan Dianggap Negatif Terus

Rancangan undang undang (RUU) Desa telah disahkan menjadi undang undang inisiatif DPR RI. Publik beranggapan undang-undang ini disahkan untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2024.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan perlu mengapresiasi apa yang telah dilahirkan DPR pada tahun politik ini.

“Saya berharap apa yang kita lakukan pada tahun politik ini diapresiasi sebagai salah satu tindakan yang positif, jadi apa-apa jangan dianggap negatif terus,” tegas Puan dalam jumpa media di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (11/7).

Puan menegaskan bahwa dalam pembahasan undang-undang, DPR RI telah menampung aspirasi pihak terkait untuk dapat membahas bersama dan menerima masukan untuk perbaikan.

“Jadi memang, nantinya yang akan membahas itu adalah DPR, pemerintah bersama dengan DPD untuk diminta pertimbangannya,” ujarnya.

“Namun sebelumnya tentu saja masukan, aspirasi dari seluruh stakeholder atau pihak-pihak terkait akan dibahasnya permasalahan ini akan menjadi lebih penting,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Puan meminta agar masyarakat bersikap positif dengan apa yang dilahirkan DPR RI.

“Jadi, tolong. Berpikir positif di tahun politik,” tutupnya.