Berita

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita/RMOL

Politik

Selain soal e-KTP, KPU Diminta Hapus Pemilih yang Sudah Meninggal

SABTU, 08 JULI 2023 | 17:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masalah daftar pemilih tetap (DPT) ternyata bukan hanya soal pemilih yang tak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), tetapi juga data pemilih yang sudah meninggal.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, menjelaskan, persoalan penduduk yang meninggal tapi masih terdaftar di DPT, antara lain karena tidak memiliki akta kematian.

“Penyebabnya, karena KPU dan jajarannya hanya berbasis administratif (dokumen),” kata Paramita, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/7).


Pengalaman pemantauan JPPR pada Pemilu sebelumnya, sosok yang kerap disapa Mita itu menemukan banyak penduduk meninggal yang keluarganya tidak mengurus akta kematian.

“Yang mengurus akta kematian biasanya berkaitan dengan pembagian waris dan lain-lain,” katanya.

Sebab itu Mita mendorong KPU memastikan data pemilih meninggal yang terlanjur masuk DPT segera dihapus.

“Jangan sampai masih terdaftar di DPT. Jadi, KPU perlu melakukan pendekatan lain, seperti pendekatan faktual,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya