Berita

Ilustrasi bijih nikel/Net

Politik

Sudah Saatnya Indonesia Ambil Kendali Dunia atas Komoditas Nikel

SABTU, 08 JULI 2023 | 13:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Indonesia perlu menginisiasi pembentukan organisasi internasional yang melibatkan negara-negara produsen nikel. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional dan meningkatkan nilai tukar rupiah hingga sejajar dengan dolar AS.

Apalagi, Indonesia menyandang status sebagai salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.

Demikian disampaikan mantan Dutabesar RI untuk Jepang, Yusron Ihza dalam tayangan video "Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah: Pemerintah Mau 1 USD=Rp1? Saya Siap Antarkan!", yang diunggah di kanal Youtube Yusron Senpai, Sabtu (8/7).


“Negara-negara pengekspor minyak itu ada organisasinya, namanya OPEC. Apakah mungkin kita bersama negara-negara penghasil nikel mengontrol nilai nikel tersebut di pasar internasional?” kata Yusron.

Kemungkinan ini bisa terwujud jika harga nikel dikendalikan oleh negara penghasil itu sendiri. Untuk Indonesia, jika kontrol dan kendali bisa dilakukan sendiri, maka dampaknya pada penguatan mata uang rupiah.

Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga nikel secara nasional dapat dilakukan melalui pengendalian yang baik melalui organisasi serupa dengan OPEC.

“Jadi nikelnya jangan dihamburkan, diekspor terus ke luar negeri, jatuh dia (nilai rupiah),” tuturnya.

Yusron menjelaskan, fluktuasi harga nikel adalah hal yang wajar. Namun ini dapat diatasi dengan merumuskan nilai tukar mata uang terhadap satu komoditas, salah satunya nikel.

"Kita ambil saja satu kilogram. Apabila 1 Dolar AS sama dengan 1 kg nikel, kita terapkan harga satu kilogram nikel itu sama dengan satu rupiah. Maka secara otomatis satu Dolar AS akan sama dengan satu rupiah," katanya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya