Berita

Representative Image/Net

Global

Tak Terima Diberi Sanksi Baru, Iran Panggil Utusan Inggris

JUMAT, 07 JULI 2023 | 17:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Iran memanggil utusan Inggris di Teheran pada Kamis (6/7) sebagai tindakan protes terhadap pengumuman sanksi baru yang diberlakukan London.

Pemanggilan itu dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly menyatakan bahwa sanksi terhadap Iran akan diperluas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan permusuhan terhadap lawan-lawannya di Inggris.

"Menanggapi tindakan dan pernyataan dari pihak Inggris yang destruktif dan intervensionis, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Isabelle Marsh, dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Iran," tulis kantor berita resmi IRNA dalam laporannya.


Mengutip Barons, Jumat (7/7), Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa pernyataan dan tindakan otoritas Inggris, beserta sanksi baru-baru ini, dianggap sebagai tindakan ilegal dan intervensionis.

Sanksi baru yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris akan memperluas hukuman mereka yang sudah ada dengan menciptakan kriteria baru yang dapat mempengaruhi individu dan entitas lainnya di Iran.

Kriteria tersebut diperluas karena aktivitas Iran yang dianggap telah merusak perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Timur Tengah dan internasional, serta penggunaan dan penyebaran teknologi senjata dari Iran ke Rusia.

Sejak awal tahun ini, Inggris telah menerapkan sejumlah pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap individu dan organisasi Iran, termasuk komandan terkemuka Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan jaksa penuntut umum di Teheran.

Selain Inggris, dalam beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa juga telah memperketat sanksi mereka sendiri terhadap Iran, yang membuat Teheran meradang.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya