Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Won Hee-ryong
Pemerintah Korea Selatan akhirnya menghentikan pembangunan jalan tol yang menurut partai politik oposisi utama akan memberikan keuntungan finansial bagi keluarga Ibu Negara Kim Keon-hee.
Keputusan penangguhan disampaikan Menteri Pertanahan Won Hee-ryong usai melakukan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.
"Semua masalah yang diusulkan di bawah pemerintahan ini akan dibatalkan, karena sumber daya nasional terbuang sia-sia selama sikap Partai Demokrat diaktifkan," kata Won, seperti dikutip dari Yonhap, Jumat (7/7).
Keputusan Won datang setelah Partai Demokrat (DP) mengajukan tuduhan bahwa rute jalan tol yang akan menghubungkan Seoul dan Yangpyeong, telah diubah untuk akhirnya menaikkan harga tanah milik keluarga istri Presiden Yoon Suk Yeol.
Partai Demokrat berpendapat bahwa rencana awal, yang pertama kali diusulkan pada tahun 2017 dan lulus studi kelayakan dua tahun lalu, telah direvisi pada bulan Mei untuk mengalihkan sebagian jalan tol. Menurut partai tersebut, titik akhir proposal baru terletak di dekat tanah milik keluarga Kim.
Partai Demokrat bahkan telah membentuk gugus tugas untuk menyelidiki tuduhan yang mereka sebut sebagai "kartel mertua" Presiden Yoon. Label tersebut tampak sarkastik, karena Yoon baru-baru ini membuat banyak referensi tentang kartel untuk mengkritik kekuatan korup di dalam dan di luar pemerintahan.
Namun tudingan tersebut nampaknya tetap dibantah oleh Won.
"Saya akan bertanggung jawab penuh," kata Won, menambahkan bahwa dia bahkan bersedia mundur dari jabatan menteri dan pensiun dari politik jika tuduhan Demokrat benar.
Ia selanjutnya mengkritik partai karena hanya tertarik untuk mendapatkan keuntungan politik melalui berita palsu.
Walikota Yangpyeong, Jeon Jin-seon, menyatakan penyesalannya dan meminta kementerian untuk mencabut keputusan tersebut.
"Saya meminta kementerian untuk mencabut penangguhan proyek tersebut agar masyarakat Yangpyeong dapat terus memiliki mimpi dan harapan," katanya saat konferensi pers di kantor kabupaten usai pengumuman Won.
Dia juga menyerukan diakhirinya politisasi masalah tersebut dan mengkritik mereka yang menyebabkan kontroversi dengan informasi palsu sementara kurang pengetahuan tentang wilayah tersebut.
