Sikap dan pernyataan Novel Baswedan yang terus menyinyiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan jatidirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI), Muhamad Suparjo menilai pernyataan Novel kepada KPK cenderung fitnah.
Yang terbaru, Novel menuding KPK berbohong terkait penjelasan kembalinya Endar Priantoro ke lembaga antirasuah itu.
"Novel berulah lagi dengan statementnya yang mengandung tuduhan dan fitnah terhadap KPK. Saya yakin publik dapat menilai kelakuan Novel yang asal bunyi,” kata Muhamad Suparjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/7).
Muhamad Suparjo merasa aneh, Novel yang berstatus sebagai ASN, namun kerap membuat tudingan ke lembaga lain, khususnya KPK yang sarat dengan kebencian.
“Novel ini kan ASN kenapa dia selalu membangun narasi sentimen terhadap lembaga lain, seperti ada dendam pribadi yang belum tuntas. Kelakuan Novel ini dapat memecah belah antarlembaga,” ujar Suparjo.
Suparjo mengatakan, selaku ASN perilaku Novel Baswedan telah melanggar UU No 5/2014 tentang ASN. Sebagaimana dalam Pasal 3 UU No 5/2014 bahwasanya seorang ASN dalam menjalankan tugasnya berpegang pada prinsip, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugasnya.
"Selama ini Novel sebagai ASN tidak menjalankan tugasnya sesuai prinsip dan telah melanggar kode etik ASN, dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap lembaga lain yang dalam hal ini adalah KPK", ungkap Suparjo.
"Dalam UU tersebut juga ada poin bahwa seorang ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Dan apa yang dilakukan Novel sebagai ASN sudah jelas telah membuat konflik dan berpotensi memecah belah,” tambah Suparjo.
Sikap Novel menurut Suparjo sudah keterlaluan. Sebab, sebagai seorang ASN Novel diharamkan mengkritik di ruang publik termasuk seperti podcast, twitter dan media lainnya.
"Seharusnya Novel kembali kepada tugas pokok dan fungsi pekerjaannya di Satgasus Pencegahan TPK Polri. Kalo sekarang ini kan Novel sebagai ASN tapi seperti berperan layaknya pengamat kebijakan publik. Menurut saya ini sudah sangat menciderai nama baik ASN,” kata Suparjo heran.
Sebenarnya, peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, dan menjadi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Serta menunjukan integritas, keteladanan dalam sikap dan tindakan perilaku kepada orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sesuai dengan Pasal 23 tentang kewajiban seorang ASN.
"Novel tidak melakukan perannya sebagai ASN, malah banyak melanggar kode etik ASN,” kata dia.
Maka daripada itu, Suparjo berharap agar ada tindakan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kompolnas dan dari institusi Polri sendiri atas kelakuan Novel selama ini, karena perilakunya sangat berpotensi memecah belah lembaga.
"Saya harap ada tindakan tegas dari KASN, Kompolnas dan dari Pimpinan Polri sendiri atas kelakuan Novel itu, karena jika dibiarkan bahaya dan akan jadi semakin liar,” tutup Suparjo.
