Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UNICEF: Ada 27 Ribu Pelanggaran Berat terhadap Anak di Zona Konflik Tahun 2022

KAMIS, 06 JULI 2023 | 16:56 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Anak-anak terus menjadi korban dalam konflik. Bahkan di berbagai zona konflik di seluruh dunia, anak-anak harus mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk penculikan hingga pembunuhan.

Berdasarkan laporan dari Badan Anak-anak PBB, UNICEF pada Rabu (5/7), terdapat 27.180 kasus pelanggaran berat terhadap anak yang tercatat pada tahun 2022. Angka ini naik dari 24 ribu pada tahun sebelumnya, dan menjadi jumlah tertinggi yang diverifikasi sejak laporan dibuat pada 2005.

Konflik Israel dan Palestina, serta Republik Demokratik Kongo dan Somalia menjadi zona konflik yang paling banyak menempatkan anak-anak dalam bahaya.


UNICEF juga mengungkapkan keprihatinan khusus terhadap meningkatnya jumlah laporan tersebut, dengan konflik yang berada di Haiti, Nigeria, Ethiopia, Mozambik, dan Ukraina.

Mengutip TRT World pada Kamis (6/7), pelanggaran berat yang dilaporkan meliputi perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh pihak bersenjata, pembunuhan dan luka-luka, kekerasan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.

Sejak laporan itu dikeluarkan, konflik serius telah meletus di Sudan, di mana lebih dari satu juta anak terlantar akibat kekerasan. PBB juga menerima laporan bahwa ratusan orang telah tewas dan terluka.

UNICEF memperkirakan, jumlah pelanggaran berat terhadap anak dapat meningkat pada tahun ini dengan pecahnya konflik di Sudan hingga eskalasi kekerasan di Tepi Barat oleh Israel.

Menurut badan tersebut, pemerintah dan pihak-pihak yang berkonflik tidak memenuhi komitmen mereka untuk melindungi anak-anak. Untuk itu, UNICEF mendesak kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak untuk mencegah dan melindungi anak-anak dari kerusakan akibat konflik bersenjata ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya