Berita

Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri saat hadiri agenda Rakernas III PDIP Perjuangan beberapa minggu lalu/Net

Politik

Indikasi Jokowi Pecah Kongsi dengan Megawati Makin Kuat

RABU, 05 JULI 2023 | 09:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Indikasi Presiden Joko Widodo sedang pecah kongsi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Salah satu indikasinya, Jokowi tidak mengunggah satu pun foto agenda konsolidasi akbar PDIP, yakni puncak Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu (24/6) lalu.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran menganalisa, fenomena pecah kongsi antara Jokowi dengan Megawati diindikasikan oleh perilaku politik orang nomor satu di Indonesia itu dalam meng-endorse Prabowo sebagai calon presiden.

Penjelasannya, kata Andi, pertama dari perspektif realis, yakni Jokowi memilikii kepentingan politik kekuasaan pasca dirinya lengser. Artinya, Jokowi perlu membangun dinasti dari trah-nya, Gibran, Kaesang, dan Bobby.


"(Jokowi) perlu mendapat dukungan patron dari presiden baru. Dan itu paling mungkin Jokowi dapatkan pada diri Prabowo," jelas Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/7).

Faktor kedua, dari perspektif ekonomi politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi, keluarga dan kelompok kepentingan yang mengitarinya butuh kepastian akan keberlangsungan bisnisnya. Tujuannya, untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi-bisnis tersebut.

"Jokowi tentu butuh capres yang akomodatif, dan itu paling mungkin dinegosiasikan dengan Prabowo dan tidak kepada Ganjar yang sudah terlanjur membuat 'kontrak politik' dengan PDIP," pungkas Direktur Eksekutif Lanskap Politik Indonesia (LPI) itu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya