Berita

Presiden Joe Biden/Net

Global

Hindari Tekanan, Hakim Federal Batasi Kontak Pejabat Joe Biden dengan Perusahaan Media Sosial

RABU, 05 JULI 2023 | 07:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden dilarang bertemu dan berkomunikasi dengan perusahaan media sosial untuk memoderasi konten mereka.

Putusan yang dikeluarkan pada Selasa (4/7) oleh seorang hakim federal di Louisiana, Hakim Terry Doughty,  mengindikasikan bahwa kemungkinan besar pemerintahan Biden telah bertindak terlalu jauh dalam upayanya mendorong perusahaan media sosial untuk menangani postingan yang mereka khawatirkan dapat berkontribusi pada keragu-raguan vaksin selama pandemi Covid-19, seperti dikutip dari Politico.

Putusan itu mengatakan lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan FBI tidak dapat berbicara dengan perusahaan media sosial untuk "tujuan mendesak, mendorong, menekan, atau membujuk dengan cara apa pun untuk menghapus, menekan, atau mengurangi konten berisi kebebasan berbicara yang dilindungi" di bawah Klausul Kebebasan Berbicara dari Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.


Nama pejabat yang termasuk dalam pelarangan itu adalah Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Jen Easterly, yang mengepalai Cybersecurity and Infrastructure Security Agency.

Hakim Terry Doughty membuat beberapa pengecualian untuk komunikasi antara pejabat pemerintah dan perusahaan media sosial, termasuk untuk memperingatkan tentang risiko keamanan nasional dan aktivitas kriminal.

Litigasi tersebut awalnya diajukan oleh mantan Jaksa Agung Missouri Eric Schmitt dan Jaksa Agung Louisiana Jeff Landry.

Schmitt, yang terpilih menjadi Senat AS pada November, dalam cuitannya menyambut keputusan hakim federal tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan untuk kebebasan berbicara.

Perintah hari Selasa menandai kemenangan bagi Partai Republik yang telah menggugat pemerintahan Biden sejak 2022, dengan mengatakan pihaknya menggunakan krisis kesehatan virus corona dan ancaman informasi yang salah sebagai alasan untuk mengekang pandangan yang tidak setuju dengan pemerintah.

Pemerintahan Biden juga diduga secara efektif membungkam kaum konservatif dengan bersandar pada perusahaan media sosial swasta.

Pejabat Gedung Putih mengatakan Departemen Kehakiman sedang meninjau perintah tersebut dan akan mengevaluasi pilihannya.

Sementara platform Meta seperti Facebook dan Instagram, Twitter, dan YouTube Alphabet, belum memberikan komentarnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya