Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam/RMOL

Politik

Diamnya Jokowi Untungkan Prabowo, Rugikan Pencapresan Ganjar Pranowo

RABU, 05 JULI 2023 | 06:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Beredarnya baliho yang menggambarkan kedekatan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo di semua wilayah basis pemilih Jokowi merupakan strategi Ketua Umum Partai Gerindra mengambil alih pemilih loyal orang nomor satu di Indonesia itu.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, seperti disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/7).

"Dengan memampang lebar statemen Jokowi bahwa "2024 adalah jatahnya Pak Prabowo", diakui atau tidak, strategi pendekatan Prabowo itu bisa secara efektif menggerus suara pendukung Ganjar dan PDIP," demikian analisa Umam.


Dia berpendapat, langkah Prabowo dan Gerindra mengkapitalisasi kedekatan dan dukungan Jokowi tidak lepas dari sikap diam dan ketidakjelasan posisi Jokowi sendiri.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina itu melihat, kondisi diamnya Jokowi tengah dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo untuk mengakselerasi elektabilitasnya. Caranya, mengkonsolidasikan basis pemilih loyal Prabowo dan ceruk pemilih loyal Jokowi di Pemilu 2014 dan 2019 yang dulu berbenturan.

Dalam pandangan Umam, sikap diam Jokowi bisa dimaknai sebagai pembiaran terhadap langkah dan strategi politik Prabowo. Jika berlanjut akan merugikan kepentingan PDIP dalam pencapresan Ganjar.

Lebih lanjut Umam menganalisa, jika PDIP tidak memiliki hambatan komunikasi dengan Jokowi, seharusnya bisa mengambil sikap tegas dengan menertibkan Jokowi agar lebih jelas keberpihakannya pada Ganjar sebagai Capres PDIP.

"Jika PDIP juga membiarkan ketidakjelaskan sikap Jokowi, perlahan atau pasti hal itu akan menghadirkan risiko dan konsekuensi besar bagi agenda kepentingan PDIP di Pilpres 2024 mendatang," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya