Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo/Net
Perusahaan perbankan milik negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) memiliki peran sentral dalam mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki hunian. Kinerja yang sudah baik sejauh ini, diharapkan dapan terus berkembang di masa mendatang.
Begitu dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo atau karib dikenal Eko Patrio dalam diskusi bertajuk "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahaan Rakyat dari Bank Tabungan Negara (BTN)" di Graha Komando, Jakarta Timur.
"Peran aktif BTN tentu sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat. Peran tersebut didukung oleh berbagai stakeholder termasuk kami yang berada di Komisi VI DPR," ujar Eko Patrio dalam keterangan tertulis, Senin (3/7).
Dia mengatakan, Bank BTN di masa depan bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terutama, dalam mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia.
"Backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau dalam bahasa yang sederhana banyak yang minta rumah tetapi rumahnya tidak ada," terangnya.
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, backlog perumahaan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, tentu jadi permasalahan yang perlu selesaikan.
Untuk itu, katanya lagi, DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh. Tentunya dengan hadirnya Bank BTN akan membantu pembiayaan agar masyarakat bisa menikmati rumah hunian.
"Bank BTN mendukung tumbuhnya sektor properti, khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya," jelasnya.
Lanjutnya, DPR juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Selain mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah," pungkasnya.
