Berita

Aksi unjuk rasa mendukung referendum pengakuan masyarakat pribumi di Australia/Net

Dunia

Dukung Referendum Suara Pribumi, Ribuan Warga Australia Banjiri Jalan-jalan

MINGGU, 02 JULI 2023 | 10:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ribuan orang turun ke jalan-jalan Australia pada Minggu (2/7) untuk mendukung referendum yang mengubah konstitusi agar masyarakat adat memiliki suara politik.

Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Yes23. Mereka menggelar 25 aksi nasional untuk mengkampanyekan gerakan ini. Diperkirakan ada 3.000 orang yang mengikuti aksi di Sydney, dan total hingga 25 ribu orang secara nasional.

Para pengunjuk rasa mengenakan kaus bertuliskan "Pilih Ya" dan topi bertuliskan "Pernyataan Uluru", merujuk pada dokumen penting yang menyerukan Suara Pribumi.


Dimuat Reuters, referendum kemungkinan akan diadakan antara bulan Oktober hingga Desember. Referendum ini berusaha mengubah konstitusi dan membentuk badan penasihat bernama Suara Pribumi untuk Parlemen. Itu agar masyarakat pribumi, seperti orang-orang Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, dapat memberikan suara secara langsung dalam proses politik.

Pemerintah Buruh kiri-tengah Perdana Menteri Anthony Albanese mendukung perubahan itu, sementara oposisi Liberal-Nasional konservatif menolaknya.

Menurunnya dukungan terhadap referendum tersebut membuat aksi unjuk rasa bermunculan.

“Acara komunitas ini adalah kesempatan bagi orang untuk berkumpul dan mendapatkan informasi berharga tentang pentingnya referendum akhir tahun ini,” kata direktur kampanye Yes23, Dean Parkin.

Jajak pendapat menunjukkan, dukungan terhadap referendum tersebut turun untuk pertama kalinya, dari 51 persen menjadi 49 persen.

Mereka yang menolak referendum ini juga datang dari beberapa orang pribumi, dengan menyebut proposal tersebut kurang detail dan bisa memecah belah.

Penduduk asli Australia, yang merupakan 3,8 persen dari populasi. Mereka kerap menghadapi kerugian termasuk diskriminasi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya