Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto saat menandatangani MoU/Ist

Politik

Tingkatkan Hubungan Kelembagaan, KPK Teken MoU dengan Lemhannas

RABU, 28 JUNI 2023 | 09:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Penandatanganan itu langsung dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto di Gedung Panca Graha Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa (27/6).

Firli mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama yang terjalin untuk waktu lima tahun ke depan. Apalagi, di kesempatan kali ini, tidak hanya KPK, Lemhannas juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan beberapa lembaga serta perguruan tinggi di Indonesia dalam upaya membangun ketahanan nasional.


"KPK tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan saat ini, komitmen itu kembali ditegaskan dalam penandatangan MoU dengan Lemhannas. Semoga nilai integritas yang sudah kita tanda tangani bisa membawa Indonesia mewujudkan cita-citanya di 2045 mendatang," ujar Firli seperti dikutip, Rabu (28/6).

Adapun bentuk kerjasama yang terjalin, kata Firli, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan pelaksanaan pengkajian dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Kerja sama lainnya adalah, pencegahan tindak pidana korupsi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta program pengendalian gratifikasi, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, juga bidang lain sesuai kebutuhan.

Sebelumnya kata Firli, KPK sudah bekerja sama dengan Lemhannas, salah satunya dengan mengirimkan SDM-nya untuk menjalani pendidikan dan pelatihan dalam upaya terus meningkatkan kompetensi pegawai KPK.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto mengatakan, penandatanganan itu dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan berjejaring demi menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, pembangunan, kesejahteraan, dan keamanan Indonesia.

"Kami menawarkan kerja sama untuk bersama-sama berkolaborasi dengan mandat kami sejak 58 tahun lalu. Yang pertama menjadi sekolah geopolitik, yang kedua yaitu mencetak kepemimpinan nasional. Sehingga yang bekerja sama dengan kami pasti akan mendapat sentuhan geopolitik dan sentuhan bagaimana kita menyiapkan kader kita untuk menjadi pemimpin nasional," kata Andi.

Turut hadir pada kegiatan itu, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Kartika Handaruningrum; Wakil Gubernur Lemhannas, Mohamad Sabrar Fadhilah; Sekretaris Utama Lemhannas, Purwadi Arianto; jajaran deputi dan para pejabat struktural Lemhannas; jajaran rektor perguruan tinggi; serta perwakilan dari masing-masing lembaga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya