Berita

Otoritas Afghanistan saat membakar makanan kadaluwarsa dan tidak layak yang beredar di pasar Kabul, pada Senin, 26 Juni 2023/Net

Dunia

Afghanistan Bakar Ratusan Ton Bahan Makanan Kadaluarsa

SELASA, 27 JUNI 2023 | 16:23 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya untuk mengendalikan masalah makanan kedaluwarsa yang beredar di pasar, otoritas Afghanistan telah membakar sebanyak 100 ton makanan yang telah kadaluwarsa.

Laporan yang diterbitkan oleh Khaama Press mengungkapkan bahwa produk makanan tersebut telah disita dari berbagai lokasi di seluruh kota Kabul, karena sebagian dikirim tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional (BPOM).

Menurut Direktur Divisi Pengawasan Lisensi dari lembaga tersebut, Abed Ehsaas, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ia pun mengimbau kepada para pengusaha agar memperoleh izin terlebih dahulu dari lembaganya, dan mematuhi prinsip dan peraturan yang ditetapkan.


"Para pengusaha harus mempertimbangkan masalah kesehatan dalam menjalankan pekerjaan mereka," ujarnya.

Seperti dimuat ANI News, Selasa (27/6), tindakan ini bukan yang pertama kalinya yang dilakukan otoritas Afghanistan. Pada pekan lalu sebelumnya otoritas negara itu telah membakar sebanyak 1.000 ton bahan makanan dan obat-obatan kadaluarsa di provinsi Kandahar selatan.

Pejabat provinsi menyebutkan bahwa bahan makanan busuk dan obat-obatan kedaluwarsa tersebut berhasil dikumpulkan dalam operasi mereka dari berbagai toko dan apotek di wilayah tersebut sebelum akhirnya dibakar.

Upaya yang dilakukan otoritas Afghanistan dengan gencar mengawasi ketat produksi dan distribusi makanan serta memberlakukan peraturan yang ketat ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi makanan kedaluwarsa atau berkualitas rendah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya