Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Capres yang Tak Didukung Presiden Terdahulu Bisa Menangkan Pilpres

KAMIS, 22 JUNI 2023 | 21:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah era Reformasi, calon presiden yang tidak mendapat dukungan dari presiden sebelumnya ternyata justru mampu melaju dan menang. Setidaknya itulah yang terjadi sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia pada 2004.

Dituturkan analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting,
saat Megawati masih menjabat Presiden, ada sebuah peristiwa yang mengejutkan pada Maret 2004. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menko Polkam.

Rupanya pengunduran diri SBY merupakan persiapan untuk menuju pada Pemilihan Presiden 2004. Sejak saat itu, hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin.

Rupanya pengunduran diri SBY merupakan persiapan untuk menuju pada Pemilihan Presiden 2004. Sejak saat itu, hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin.

"Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres," kata Ginting, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (22/6).

Pada Pemilu 2014, Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY pada awalnya netral. Namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung Jokowi yang diusung PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi.

“Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab, capres yang tidak dikehendaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” papar Ginting.

Hal tersebut, lanjut Ginting, tidak bisa dilepaskan dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun.  

“Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya