Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Capres yang Tak Didukung Presiden Terdahulu Bisa Menangkan Pilpres

KAMIS, 22 JUNI 2023 | 21:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah era Reformasi, calon presiden yang tidak mendapat dukungan dari presiden sebelumnya ternyata justru mampu melaju dan menang. Setidaknya itulah yang terjadi sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin Indonesia pada 2004.

Dituturkan analis politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting,
saat Megawati masih menjabat Presiden, ada sebuah peristiwa yang mengejutkan pada Maret 2004. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menko Polkam.

Rupanya pengunduran diri SBY merupakan persiapan untuk menuju pada Pemilihan Presiden 2004. Sejak saat itu, hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin.

Rupanya pengunduran diri SBY merupakan persiapan untuk menuju pada Pemilihan Presiden 2004. Sejak saat itu, hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin.

"Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres," kata Ginting, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (22/6).

Pada Pemilu 2014, Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY pada awalnya netral. Namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung Jokowi yang diusung PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi.

“Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab, capres yang tidak dikehendaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” papar Ginting.

Hal tersebut, lanjut Ginting, tidak bisa dilepaskan dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun.  

“Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya