Kepala Bapillu DPP Partai Demokrat, Andi Arief/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mendalami dugaan penerimaan uang yang bersumber dari perkara korupsi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2018-2023, Abdul Gafur Masud (AGM) melalui Kepala Bapillu DPP Partai Demokrat, Andi Arief.
Hal itu disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menyampaikan materi pemeriksaan yang didalami saat memeriksa Andi Arief sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Terkait pengetahuannya soal dugaan penerimaan uang yang bersumber dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (21/6).
Ali pun membenarkan pengakuan Andi Arief soal adanya uang sebesar Rp100 juta dari tersangka Abdul Gafur Masud.
"Sementara betul (uang Rp100 juta)" pungkas Ali.
Andi Arief telah diperiksa sebagai saksi pada Senin (19/6) dalam kasus dugaan korupsi terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tahun 2019-2021.
"Saya datang memenuhi panggilan KPK untuk ditanyakan beberapa hal, menyangkut Kalimantan Timur Pak Abdul Gafur, dan perusahaan daerah," ujar Andi kepada wartawan.
Andi mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan tim penyidik mirip dengan pertanyaan pada waktu dirinya sebelumnya juga telah diperiksa dalam kasus yang menjerat Bupati PPU periode 2018-2023, Abdul Gafur Masud (AGM).
"Ditanya soal ke supporting Pak Gafur dalam ikut Musda, orang kan ikut Musda kan ada dana yang disiapkan, atau dia masang billboard atau masang atribut segala," kata Andi.
"Ada dugaan seorang yang harus, nanti saya imbau dia kalau memang dia benar menerimanya, harus kembalikan ke negara. Rp100 juta, tapi kan kita semangatnya adalah, negara nggak boleh rugi dong, jadi kalaupun ada uang digunakan walaupun serupiah harus dikembalikan pada negara," pungkasnya.
