Berita

Potongan video berjudul mafia hukum di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Repro

Nusantara

Video Berjudul Mafia Hukum di KPK Viral

SENIN, 19 JUNI 2023 | 19:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebuah video beredar di media sosial soal dugaan mafia hukum yang memanfaatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Video yang diunggah oleh akun Tiktok @Kebobrokankalian itu mengungkap mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro sebagai orang yang memanfaatkan KPK selama masih manjabat.

“Lembaga KPK yang dipercaya masyarakat ternyata di dalamnya berada orang yang memanfaatkan jabatan,” tulis akun itu dikutip redaksi, Senin (19/6).


Irjen Karyoto saat ini telah dikembalikan ke instansi asal yakni Polri dan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sementara Brigjen Endar Priantoro sudah dikembalikan ke Polri.

Akun tersebut dalam videonya mengatakan bahwa Karyoto dan Endar Priantoro dengan jabatan dan kewenanganya melakukan pemerasan terhadap pejabat instansi dan kepala daerah demi keuntungan pribadi.

Keduanya, diduga melakukan praktik tidak terpuji dengan cara mengirimkan orang untuk melakukan pemerasan.

“Diduga mereka melakukan tindakan tak terpuji dengan mengirimkan orang bernama Muhammad Suryo untuk memeras pejabat dan kepala daerah yang disinyalir terlibat korupsi,” ungkap video tersebut.

Pemerasan itu dilakukan oleh Muhammad Suryo dalam bentuk permintaan sejumlah proyek. Video ini juga mengungkap bahwa Muhammad Suryo sebagai orang yang mencuci uang dan pengumpul uang dari sejumlah proyek hasil memeras kepada pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi.

“IJP Karyoto dan BJP Endar Priantoro masih melakukan pemerasan hingga saat ini,” kata video yang viral ini.

Disamping itu video berdurasi 1 menit 11 detik ini juga membeberkan bahwa Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro memiliki sejumlah usaha dari mulai pertambangan batu bara, pertambangan pasir, nikel dan usaha hotel serta properti lain. Hingga keduanya diduga memiliki rekening gendut sebesar Rp 1,5 triliun.

“Silahkan PPATK dicek dan ditelusuri. Akankan kita diam melihat pejabat kotor itu ada di negeri kita ini,” pungkas video tersebut.

Terkait video tersebut, Kantor Berita Politik RMOL, telah menghubungi Irjen Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro. Ketika dihubungi nomor ponsel Irjen Karyoto hanya masuk ke pesan suara, sementara Brigjen Endar Priantoro nomornya tidak aktif.

Konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dilayangkan cuma dibaca oleh keduanya, walau pesan itu sudah ditandai dengan centrang dua berwarna biru tanda pesan sudah dibaca.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya