Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean/RMOL
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan bukti bahwa telah terjadi pembocoran rahasia negara terkait dokumen dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Dengan demikian, tuduhan ini tidak akan dibawa ke sidang etik.
Begitu hasil pemeriksaan pendahuluan yang disampaikan langsung Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers di Gedung ACLC C1 KPK, atau gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin sore (19/6).
Tumpak mengatakan, dari fakta-fakta yang diperoleh, maka disimpulkan, bahwa video yang beredar pada akun Twitter Rakyat Jelata adalah benar yang merupakan rekaman penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada 27 Maret 2023 di kantor Kementerian ESDM.
"Bahwa 3 lembar kertas yang ditemukan pada waktu penggeledahan, tidak identik dengan telaah informasi yang dibuat oleh penyelidik KPK," ujar Tumpak.
Selain itu, kata Tumpak, pihaknya juga tidak menemukan adanya komunikasi antara Plh Dirjen Minerba, Muhammad Idris Froyoto Sihite dengan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Bahkan, Dewas KPK juga tidak menemukan adanya komunikasi Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang memerintahkan Idris Sihite untuk menghubungi Firli.
"Bahwa saudara Muhammad Idris Froyoto Sihite melalui media online pada tanggal 13 April 2023 dan 14 April 2023, telah mengklarifikasi pernyataannya yang mengatakan menerima dari Pak Menteri, dan Pak Menteri dari Pak Firli pada waktu penggeledahan adalah tidak benar," tegas Tumpak.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Dewas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa, laporan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya tidak dapat dilanjutkan ke sidang etik.
"Bahwa laporan saudara Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya, yang menyatakan saudara Firli Bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang, adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," pungkas Tumpak.
