Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri di acara Roadshow Bus KPK yang diselenggarakan di kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi/RMOL

Hukum

Tidak Ingin Bekasi Korupsi Lagi, Firli Bahuri: Kaji Lagi Corruption Risk Assessment di Seluruh Dinas

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 11:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dua kepala daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KPK meminta Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi, Tri Adiyanto untuk kembali melakukan corruption risk assessment di seluruh dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Hal itu disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri di acara Roadshow Bus KPK yang diselenggarakan di kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi (18/6).

Firli mengatakan, melalui kegiatan Roadshow Bus KPK jelajah negeri bangun budaya korupsi, KPK mengajak semua rakyat terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.


"Karena itu melalui kesempatan ini, minta kepada Bapak Plt Walikota, kaji kembali melakukan corruption risk assessment di seluruh dinas, apakah masih ada peluang untuk melakukan korupsi," ujar Firli di hadapan Plt Walikota Bekasi dan pejabat Pemkot Bekasi lainnya.

Firli menegaskan, jika masih ada peluang untuk melakukan korupsi, maka harus dilakukan perbaikan sistem supaya tidak terjadi lagi korupsi di Kota Bekasi.

Mengingat, sudah ada dua kepala daerah di Kota Bekasi ditangkap KPK, yakni Mochtar Mohammad dan Rahmat Effendi alias Pepen.

"Karena itu hari ini, KPK hadir di Kota Bekasi untuk mengajak rekan-rekan semua, seluruh rakyat Bekasi, untuk melaporkan kalau ada tindak pidana korupsi, untuk tidak melakukan korupsi, dan untuk tidak meminta-minta atau mengambil rampas uang negara ataupun uang rakyat, tidak ada lagi uang ketok palu," tegas Firli menutup.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya