Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri di acara Roadshow Bus KPK yang diselenggarakan di kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi/RMOL

Hukum

Tidak Ingin Bekasi Korupsi Lagi, Firli Bahuri: Kaji Lagi Corruption Risk Assessment di Seluruh Dinas

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 11:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dua kepala daerah di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, KPK meminta Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi, Tri Adiyanto untuk kembali melakukan corruption risk assessment di seluruh dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Hal itu disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri di acara Roadshow Bus KPK yang diselenggarakan di kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi (18/6).

Firli mengatakan, melalui kegiatan Roadshow Bus KPK jelajah negeri bangun budaya korupsi, KPK mengajak semua rakyat terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.


"Karena itu melalui kesempatan ini, minta kepada Bapak Plt Walikota, kaji kembali melakukan corruption risk assessment di seluruh dinas, apakah masih ada peluang untuk melakukan korupsi," ujar Firli di hadapan Plt Walikota Bekasi dan pejabat Pemkot Bekasi lainnya.

Firli menegaskan, jika masih ada peluang untuk melakukan korupsi, maka harus dilakukan perbaikan sistem supaya tidak terjadi lagi korupsi di Kota Bekasi.

Mengingat, sudah ada dua kepala daerah di Kota Bekasi ditangkap KPK, yakni Mochtar Mohammad dan Rahmat Effendi alias Pepen.

"Karena itu hari ini, KPK hadir di Kota Bekasi untuk mengajak rekan-rekan semua, seluruh rakyat Bekasi, untuk melaporkan kalau ada tindak pidana korupsi, untuk tidak melakukan korupsi, dan untuk tidak meminta-minta atau mengambil rampas uang negara ataupun uang rakyat, tidak ada lagi uang ketok palu," tegas Firli menutup.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya