Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Ada Uighur di Balik Kemitraan Strategis China-Palestina

MINGGU, 18 JUNI 2023 | 11:10 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemitraan strategis yang diumumkan oleh China dengan Otoritas Palestina pada pekan lalu tidak terlepas dari upaya Beijing untuk mengubah citra atas isu kemanusiaan di Xinjiang.

Partai Komunis China (PKC) mengumumkan pembentukan kemitraan strategis dengan Otoritas Palestina pada 14 Juni. Pengumuman itu dikeluarkan selama pertemuan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas dengan Presiden China, Xi Jinping.

Selama pertemuan, Xi mengatakan kepada Abbas bahwa China bersedia membantu Palestina dalam mencapai rekonsiliasi internal dan mempromosikan pembicaraan damai dengan Israel.


Mengutip media pemerintah China, Xi mengatakan Beijing dan Otoritas Palestina adalah mitra baik yang saling percaya dan mendukung.

Dia menambahkan bahwa PKC mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional mereka, dan dia mengajukan proposal tiga poin umum untuk menyelesaikan konflik dengan Israel di mana China berharap dapat memainkan peran sebagai mediator.

Di sisi lain, Abbas mengatakan bahwa Otoritas Palestina mendukung semua upaya PKC dalam mencapai reunifikasi nasional. Pernyataan itu berarti menunjukkan dukungan Abbas atas upaya China menyatukan Taiwan dan Hong Kong di bawah kendali PKC.

Selain itu, Abbas juga mengatakan bahwa Otoritas Palestina mengutuk campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri China pada isu-isu seperti situasi di Hong Kong dan di wilayah Xinjiang.

“Palestina mempercayai China dan percaya bahwa China akan terus menegakkan keadilan. Kami juga akan dengan tegas mendukung China,” kata Abbas.

Selama ini banyak kelompok hak asasi manusia dan Barat menyebut China telah melakukan genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya