Berita

Tanah yang semula direncanakan untuk gedung kedutaan Rusia yang baru berada di dekat Parlemen Australia/Net

Dunia

Rusia Marah Australia Mendadak Batalkan Sewa Tanah untuk Pembangunan Kedutaan Baru

SABTU, 17 JUNI 2023 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia dibuat marah oleh Australia setelah Canberra membatalkan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya.

Keputusan pembatalan tersebut disahkan melalui undang-undang darurat pada Kamis (15/6) yang isinya memblokir sewa setelah Rusia sebelumnya memenangkan banding di Pengadilan Federal bulan lalu terhadap keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Australia menilai pembangunan kedutaan Rusia terlalu berisiko terhadap keamanan sebab akan dibangun terlalu dekat dengan Gedung Parlemen.


Atas keputusan tersebut, Kedutaan Besar Rusia menanggapi pada Jumat (16/6) dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS yang berisi kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia.

“Australia, setelah membatalkan perjanjian sewa, dengan rajin terus bergerak maju dalam arus utama penulis histeria Russophobia," kata Peskov, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (17/6).

“(Ini menunjukkan) tampilan tidak bersahabat lainnya dari Australia. Kami akan mempertimbangkan ini dan jika ada masalah dalam agenda yang membutuhkan prinsip timbal balik, kami akan bertindak sesuai dengan itu," katanya.

Kedutaan Besar Rusia menggambarkan penghentian sewa sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menuju penghancuran hubungan yang disengaja dengan Moskow.

Undang-undang yang mengakhiri sewa mulai berlaku Kamis malam ketika dicap oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang mewakili kepala negara Australia, Raja Charles III.

Albanese menjelaskan pembatalan dibutuhkan untuk mencegah situs tersebut menjadi kehadiran diplomatik resmi.

Sementara anggota parlemen mengungkapkan kekhawatirannya jika kantor diplomatik Rusia dibangun di wilayah Yarralumla, itu terlalu dekat dengan Gedung Parlemen, dan akan ada risiko ancaman spionase dan campur tangan politik.

Rusia saat ini menempati bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, lebih jauh dari Gedung Parlemen daripada lokasi baru.

Badan intelijen Australia saat ini menilai spionase dan campur tangan asing sebagai tantangan keamanan terbesar bangsa.

Pada Februari tahun ini, sebuah surat kabar melaporkan bahwa Australia diam-diam telah mengusir jaringan mata-mata besar Rusia yang anggotanya menyamar sebagai diplomat.

Jaringan mata-mata itu terdiri dari staf kedutaan dan konsuler yang diklaim serta agen lain yang menggunakan identitas rahasia, menurut laporan The Sydney Morning Herald, mengutip sumber tanpa nama yang mengetahui operasi tersebut.

Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), mengungkapkan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka telah mendeteksi dan mengganggu jaringan mata-mata utama, tanpa menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya