Berita

Tanah yang semula direncanakan untuk gedung kedutaan Rusia yang baru berada di dekat Parlemen Australia/Net

Dunia

Rusia Marah Australia Mendadak Batalkan Sewa Tanah untuk Pembangunan Kedutaan Baru

SABTU, 17 JUNI 2023 | 12:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia dibuat marah oleh Australia setelah Canberra membatalkan sewa tanah di mana Moskow ingin membangun kedutaan barunya.

Keputusan pembatalan tersebut disahkan melalui undang-undang darurat pada Kamis (15/6) yang isinya memblokir sewa setelah Rusia sebelumnya memenangkan banding di Pengadilan Federal bulan lalu terhadap keputusan otoritas lokal Canberra untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Australia menilai pembangunan kedutaan Rusia terlalu berisiko terhadap keamanan sebab akan dibangun terlalu dekat dengan Gedung Parlemen.


Atas keputusan tersebut, Kedutaan Besar Rusia menanggapi pada Jumat (16/6) dengan memposting di media sosial laporan kantor berita Rusia TASS yang berisi kecaman juru bicara Kremlin Dmitry Peskov atas tindakan Australia.

“Australia, setelah membatalkan perjanjian sewa, dengan rajin terus bergerak maju dalam arus utama penulis histeria Russophobia," kata Peskov, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (17/6).

“(Ini menunjukkan) tampilan tidak bersahabat lainnya dari Australia. Kami akan mempertimbangkan ini dan jika ada masalah dalam agenda yang membutuhkan prinsip timbal balik, kami akan bertindak sesuai dengan itu," katanya.

Kedutaan Besar Rusia menggambarkan penghentian sewa sebagai langkah lain oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menuju penghancuran hubungan yang disengaja dengan Moskow.

Undang-undang yang mengakhiri sewa mulai berlaku Kamis malam ketika dicap oleh Gubernur Jenderal David Hurley, yang mewakili kepala negara Australia, Raja Charles III.

Albanese menjelaskan pembatalan dibutuhkan untuk mencegah situs tersebut menjadi kehadiran diplomatik resmi.

Sementara anggota parlemen mengungkapkan kekhawatirannya jika kantor diplomatik Rusia dibangun di wilayah Yarralumla, itu terlalu dekat dengan Gedung Parlemen, dan akan ada risiko ancaman spionase dan campur tangan politik.

Rusia saat ini menempati bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, lebih jauh dari Gedung Parlemen daripada lokasi baru.

Badan intelijen Australia saat ini menilai spionase dan campur tangan asing sebagai tantangan keamanan terbesar bangsa.

Pada Februari tahun ini, sebuah surat kabar melaporkan bahwa Australia diam-diam telah mengusir jaringan mata-mata besar Rusia yang anggotanya menyamar sebagai diplomat.

Jaringan mata-mata itu terdiri dari staf kedutaan dan konsuler yang diklaim serta agen lain yang menggunakan identitas rahasia, menurut laporan The Sydney Morning Herald, mengutip sumber tanpa nama yang mengetahui operasi tersebut.

Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), mengungkapkan beberapa hari sebelumnya bahwa mereka telah mendeteksi dan mengganggu jaringan mata-mata utama, tanpa menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya