Berita

Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Jakarta/Net

Politik

Jokowi Ingin Kepemimpinan Estafet, Utang dan Kesengsaraan Rakyat Mau Dilanjut?

SABTU, 17 JUNI 2023 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak berlanjut, karena kawatirkan bisa timbulkan kerugian bagi masyarakat

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengamati, hasil kerja pemerintahan Jokowi yang berlangsung selama dua periode tidak dirasakan masyarakat.

“Saya kira ada program yang justru merugikan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat. Maka tak perlu dilanjutkan,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).


Menurutnya, pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan seperti tongkat estafet dan bukan pompa bensin yang dimulai dari nol, tidak patut didukung.

Pasalnya, doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu menyebutkan, ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru menguntungkan pemodal daripada rakyat.

“Jokowi gemar ngutang, ngimpor, dan sangat diharapkan berlanjut (kebijakan itu) pada sosok Ganjar Pranowo (kandidat Capres dari PDIP). Bahkan, IKN menjadi cita-cita Jokowi, jadi dia rela cawe-cawe,” sindir Jerry.

Jokowi menyampaikan soal estafet kepemimpinan nasional dalam acara peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (15/6).

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol ya. Ini apa kita mau seperti itu? Endak kan?" kata Jokowi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya