Berita

Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Jakarta/Net

Politik

Jokowi Ingin Kepemimpinan Estafet, Utang dan Kesengsaraan Rakyat Mau Dilanjut?

SABTU, 17 JUNI 2023 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak berlanjut, karena kawatirkan bisa timbulkan kerugian bagi masyarakat

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengamati, hasil kerja pemerintahan Jokowi yang berlangsung selama dua periode tidak dirasakan masyarakat.

“Saya kira ada program yang justru merugikan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat. Maka tak perlu dilanjutkan,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/6).


Menurutnya, pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan seperti tongkat estafet dan bukan pompa bensin yang dimulai dari nol, tidak patut didukung.

Pasalnya, doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu menyebutkan, ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru menguntungkan pemodal daripada rakyat.

“Jokowi gemar ngutang, ngimpor, dan sangat diharapkan berlanjut (kebijakan itu) pada sosok Ganjar Pranowo (kandidat Capres dari PDIP). Bahkan, IKN menjadi cita-cita Jokowi, jadi dia rela cawe-cawe,” sindir Jerry.

Jokowi menyampaikan soal estafet kepemimpinan nasional dalam acara peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (15/6).

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol ya. Ini apa kita mau seperti itu? Endak kan?" kata Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya