Berita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan/Net

Politik

Kinerja Mendag Zulhas Dongkrak Elektabilitas PAN, Unggul di Atas PKS

JUMAT, 16 JUNI 2023 | 18:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) tumbuh positif seiring kemampuan Zulkifli Hasan selaku ketua umum, dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan.

Dalam survei terbaru Indonesian Political Opinion (IPO), elektabilitas PAN menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini berkorelasi dengan tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja Kementerian Perdagangan.

"Kepuasan publik pada Kementerian Perdagangan 52,1 persen," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat rilis hasil survei, di Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).


Dikatakan Dedi, elektabilitas PAN dalam survei itu tercatat 5 persen. Tepat di atas PKS, yang hanya mencatatkan perolehan suara sebesarĀ  4,8 persen.

Secara politik, lanjutnya, tren positif elektabilitas PAN semestinya bisa menjadi modal untuk mendorong terbentuknya poros keempat. Misalnya, dengan menggandeng Golkar untuk memasangkan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

Hadirnya poros keempat, lanjut Dedi, akan berdampak baik bagi kedua parpol tersebut, terlebih jika mengusung kader sendiri. Setidaknya, akan menjaga loyalitas kader untuk memilih capres dari partainya sendiri.

"Artinya meskipun peluang Airlangga-Zulhas menang Pilpres minim, tapi mereka dapat mempertahankan suara untuk calon anggota legislatifnya," pungkasnya.

Pada survei yang digelar pada medio 5 hingga 13 Juni 2023, IPO melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia.

Metode survei yang digunakan multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,90 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya