Dampak Putusan MK, Bawaslu Bisa Makin Galak Berantas Politik Uang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi "doping" bagi kerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terutama dalam memberantas praktik politik uang yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi tahun depan.

Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, jajaran pengawas berperan penting dalam memastikan upaya pencegahan praktik politik uang selama proses Pemilu.

"Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Bawaslu, misalnya pendidikan dan sosialisasi," ujar Puadi kepada wartawan, Jumat (16/6).

Dalam program pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang dan konsekuensinya, Puadi memastikan akan menyasar pemilih, calon kandidat, partai politik, hingga masyarakat umum.

"Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif politik uang, diharapkan praktik tersebut dapat ditekan," sambungnya menuturkan.

Selain itu, mantan Anggota Bawaslu DKI Jakarta itu juga menyebutkan langkah pengawasan dan pemantauan sebagai upaya memberantas praktik politik uang.

"Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat selama periode kampanye dan pemilu dengan menggunakan berbagai metode pengawasan," tuturnya.

"Termasuk pemantauan media, analisis laporan keuangan kampanye, pemeriksaan terhadap dugaan politik uang, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum," tandas Puadi.