Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Pemerintah sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi sebagaimana tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Program tersebut dijalankan melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengurai, untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi, dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.
Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian 44/2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) diberikan mandat untuk membuat pedoman governansi sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban untuk memastikan pelaksanaan APBN/ APBD berjalan efektif, efisien, dan menghilangkan praktik-praktik KKN,” ucap Menko Airlangga saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6).
Dalam hal ini, APIP bukan lagi sebagai
watchdog, tetapi lebih sebagai mitra strategis pemerintah dengan menjalankan berbagai fungsi, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas (
assurance activities), masukan (
consulting activities), dan memberikan peringatan dini (
anti-corruption activities).
Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi.
“Saya berharap kita dapat memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045.
"Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung," kata Presiden dalam rapat tersebut.
