Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim/Net

Global

Banyak Dipertanyakan, PM Malaysia: Perjanjian Perbatasan dengan Indonesia Sesuai Aturan

RABU, 14 JUNI 2023 | 10:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya buka suara perihal dua perjanjian dengan Indonesia yang membatasii bagian-bagian perbatasan laut kedua negara, di tengah banyaknya pertanyaan.

Di sela-sela Sesi Tanya Jawab Perdana Menteri di parlemen pada Selasa (13/6), Anwar menegaskan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan. Penandatanganan juga dilakukan setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak.

“Pada 8 Juni, (Presiden RI Joko Widodo dan saya) membuat kesepakatan berdasarkan (prinsip bahwa) kepentingan kita adalah titik perbatasan yang tidak kita sengketakan serta hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Negara Laut 1982,” kata Anwar, seperti dimuat Channel News Asia.


Menurut Anwar, pihaknya telah berkonsultasi dengan Departemen Urusan Maritim Kementerian Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional, Kamar Kejaksaan Agung (AGC), Departemen Survei dan Pemetaan, dan Pusat Hidrografi Nasional.

“Jadi setelah mereka memeriksa (batas laut dan mengadakan) pertemuan terakhir dengan saya, (dan setelah) kami puas, kemudian kami menandatangani (perjanjian). Aspek teknis, hukum dan ekonomi telah disepakati dan (diteliti oleh Malaysia dan Indonesia)," tambahnya.

Kedua perjanjian tersebut adalah “Treaty Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Southernmost Part of the Melaka Straits” dan “Treaty between Malaysia and Indonesia Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Sulawesi Sea”.

Di samping itu, Anwar menekankan bahwa perjanjian yang ditandatangani tidak melibatkan wilayah yang masih dipersengketakan.

“Perjanjian itu tidak termasuk wilayah yang masih dipersengketakan, misalnya Pulau Sebatik dekat Sabah dan batas dekat Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor,” ujarnya.

Anwar menanggapi pertanyaan Anggota Parlemen Kota Bharu (MP) Takiyuddin Hassan yang menanyakan apakah perjanjian yang baru ditandatangani dengan Indonesia akan merugikan Malaysia dan mempengaruhi hak kedaulatannya, khususnya dampak negatif pada kegiatan ekonomi maritim dalam jangka panjang.

Anggota Parlemen Pagoh sekaligua mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga meminta jaminan kepada Anwar bahwa Malaysia tidak akan berkompromi dalam negosiasi di masa depan dengan Indonesia atas wilayah yang diklaim Malaysia.

Untuk itu, perdana menteri meyakinkan bahwa posisi Malaysia adalah bahwa kepentingan kedaulatan nasionalnya tidak akan dikorbankan.

“Posisi utama kami adalah bahwa kami tidak dapat mengorbankan satu inci pun dari tanah negara kami,” tegas Anwar.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya