Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

7,8 Juta Anak Afghanistan Putus Sekolah dan Bekerja Lebih dari 15 Jam

SELASA, 13 JUNI 2023 | 17:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jutaan anak-anak yang dipekerjakan di Afghanistan terus meningkat di negara itu, terutama mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya.

Begitu yang disampaikan oleh Kepala Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Ramin Behzad, dalam peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada Senin (12/6), yang digelar di Kabul.

"Lebih dari 1,06 juta anak terlibat dalam pekerjaan di Afghanistan pada tahun 2020 dan 2021. Kami menghitung mereka yang berusia antara 5 hingga 17 tahun," ujarnya.


Berdasarkan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum (MOPW) yang dipimpin Taliban, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mengalami masalah ekonomi dan kemiskinan.

"Sekitar 19,5 juta anak-anak tercatat di Afghanistan, di mana 11,4 juta dari mereka terdaftar di sekolah. Tetapi karena perang dan kemiskinan serta masalah ekonomi, 7,8 juta anak tidak bersekolah dan terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan bekerja di jalanan," kata kepala kantor MOPW, Sharafuddin Sharaf, seperti dimuat ANI News, Selasa (13/6).

Sementara itu, ketua serikat pekerja nasional, Sharaf Hameedi, dalam gilirannya juga menuturkan bahwa anak-anak yang menghadapi kesulitan ekonomi itu bekerja selama lebih dari 15 jam. Sementara dalam peraturan, mereka tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 35 jam dalam satu minggu.

Kondisi yang menimpa anak-anak di Afghanistan itu sangat memprihatinkan. Dalam hari peringatan itu, badan internasional, khususnya UNICEF, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

"Apa pun penyebabnya, UNICEF bertujuan untuk mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuk," tulis UNICEF Afghanistan dalam cuitannya di Twitter.

Dalam seruannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga mendesak seluruh pihak untuk melipatgandakan upayanya agar praktik berbahaya dan eksploitasi anak dapat dihentikan di Afghanistan dan di seluruh dunia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya