Berita

Ilustrasi/Net

Global

7,8 Juta Anak Afghanistan Putus Sekolah dan Bekerja Lebih dari 15 Jam

SELASA, 13 JUNI 2023 | 17:13 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jutaan anak-anak yang dipekerjakan di Afghanistan terus meningkat di negara itu, terutama mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya.

Begitu yang disampaikan oleh Kepala Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Ramin Behzad, dalam peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada Senin (12/6), yang digelar di Kabul.

"Lebih dari 1,06 juta anak terlibat dalam pekerjaan di Afghanistan pada tahun 2020 dan 2021. Kami menghitung mereka yang berusia antara 5 hingga 17 tahun," ujarnya.


Berdasarkan laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum (MOPW) yang dipimpin Taliban, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mengalami masalah ekonomi dan kemiskinan.

"Sekitar 19,5 juta anak-anak tercatat di Afghanistan, di mana 11,4 juta dari mereka terdaftar di sekolah. Tetapi karena perang dan kemiskinan serta masalah ekonomi, 7,8 juta anak tidak bersekolah dan terlibat dalam pekerjaan berbahaya dan bekerja di jalanan," kata kepala kantor MOPW, Sharafuddin Sharaf, seperti dimuat ANI News, Selasa (13/6).

Sementara itu, ketua serikat pekerja nasional, Sharaf Hameedi, dalam gilirannya juga menuturkan bahwa anak-anak yang menghadapi kesulitan ekonomi itu bekerja selama lebih dari 15 jam. Sementara dalam peraturan, mereka tidak diperbolehkan bekerja lebih dari 35 jam dalam satu minggu.

Kondisi yang menimpa anak-anak di Afghanistan itu sangat memprihatinkan. Dalam hari peringatan itu, badan internasional, khususnya UNICEF, berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

"Apa pun penyebabnya, UNICEF bertujuan untuk mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuk," tulis UNICEF Afghanistan dalam cuitannya di Twitter.

Dalam seruannya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres juga mendesak seluruh pihak untuk melipatgandakan upayanya agar praktik berbahaya dan eksploitasi anak dapat dihentikan di Afghanistan dan di seluruh dunia.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya