Bakal calon presiden Anies Baswedan/Ist
Pergantian tahun Hijriah, 1 Muharram 1445 H yang jatuh pada 19 Juli 2023 nanti disarankan jadi momentum pengumuman atau deklarasi bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan.
Usulan ini disampaikan Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, yang merupakan pendukung Anies Baswedan.
Terlebih, Anies sendiri telah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampinginya sesuai usulan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
"Sehubungan itu, maka sebaiknya dipertimbangkan pelaksanaan deklarasi calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dilakukan pada Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1445 H," tulis Musni Umar melalui akun Twitter pribadinya, dikutip
Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (13/6).
Ia pun membeberkan sejumlah alasan pemilihan Tahun Baru Hijriah sebagai momentum deklarasi Cawapres Anies Baswedan.
Menurutnya, Tahun Baru Hijriah memberikan keberkahan, hikmah, dan spirit Hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Yastrib (Madinah). Demi mewujudkan perubahan, perbaikan, keadilan, perkembangan, dan kemajuan seluruh bangsa Indonesia.
"Untuk mengambil momentum Tahun Baru Hijriah guna memperkuat kebersamaan dan kerjasama, persatuan dan kesatuan disertai semangat membangun bangsa dan negara, sehingga lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan beradab," papar Musni.
Rentang waktu yang masih panjang ini, jelasnya, bisa dioptimalkan untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan serta untuk berlomba dalam kebaikan.
"Untuk mengokohkan tekad dan semangat guna mewujudkan perubahan positif dari kondisi yang tidak baik," lanjut Musni.
Alasan lainnya, kata Sosiolog itu, momentum Tahun Baru Hijriah bisa dioptimalkan untuk memperjuangkan peningkatan kualitas dalam berbagai aspek di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.
"Serta memupuk spirit berubah dalam berbagai aspek kehidupan serta sebagai pendorong untuk terus berjuang mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, toleransi, dan persatuan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian Musni.
