Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Proporsional Tertutup, Ray Rangkuti: Partai Tetap Bisa Untung, Tapi Rakyat Jelas Rugi

SELASA, 13 JUNI 2023 | 13:51 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan sistem pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan proporsional tertutup. Sementara dampak sistem ini tidak terlalu signifikan ke partai.

Begitu kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam merespon sistem pemilu yang akan diputuskan di Mahkamah Konstitusi pada Kamis lusa (15/6).

"Konteksnya bukan partai, semua parpol bisa diuntungkan. Tapi yang jelas dirugikan publik. Kalau tertutup, konsolidasi oligarki ke partai makin kuat karena tidak ada kontrol,“ kata Ray kepada wartawan, Selasa (13/6).


Ray Rangkuti mengurai bahwa salah satu kontrol dalam pemilu adalah para caleg. Tanpa keterlibatan caleg oligarki bisa lebih mudah masuk ke partai.

Oligarki, sambungnya, tidak perlu mengendorse langsung ke caleg yang diinginkan. Sementara partai sebagai penentu pileg bisa langsung bernegosiasi dengan oligarki tentang siapa caleg yang disepakati.

“Di situ kartel muncul. Jadi kalau ada yang bilang proporsional terbuka berbiaya besar, nah berapa biaya yang dikeluarkan kalau tertutup? Uang gede nggak keliatan gitu loh karena di bawah meja semua, nomor satu 10 miliar, nomor dua 7 miliar? Semua di bawah kursi,” tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya