Berita

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka/Net

Politik

Utang Piutang Pemerintah Vs Jusuf Hamka: Diseret ke BLBI hingga Tantang Bayar 100 Kali Lipat

SENIN, 12 JUNI 2023 | 19:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan utang piutang antara pemerintah dan pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka makin memanas.

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ini sebelumnya mengklaim pemerintah memiliki utang senilai Rp 179 miliar kepada CMNP.

Utang-piutang ini bahkan sudah sampai ke meja hukum dengan putusan Mahkamah Agung yang menyebut pemerintah berkewajiban membayar deposito berjangka senilai Rp 78,84 miliar dan giro Rp 76,09 miliar kepada CMNP.


Setelah putusan MA tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk dilakukan pembayaran pokok dan denda senilai total Rp 179,5 miliar yang dilakukan dua tahap, yakni pada semester pertama TA 2016 dan semester pertama TA 2017 masing-masing senilai Rp 89,7 miliar.

Namun belakangan, Jusuf Hamka kembali bersuara bahwa utang pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 1998 tersebut tak kunjung dibayar.

"Sampai 8 tahun (sejak kesepakatan pembayaran) enggak dibayar, diem-diem aja di PHP-in doang. Kalau dihitung sekarang tanpa ada diskon, (utang pemerintah) Rp 800 miliar," kata Jusuf Hamka kepada wartawan.

Pria yang akrab disapa Babah Alun ini sebenarnya sudah beberapa kali mengirim surat kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI namun belum membuahkan hasil.

Terbaru, Menkeu Sri Mulyani justru berbalik menyerang dengan menyebut bantuan pemerintah berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). CMNP disebut terafiliasi dengan Bank Yama, perbankan yang dinyatakan gagal dan dilikuidasi oleh pemerintah.

"Satgas BLBI di mana Pak Mahfud sebagai ketua tim pengarah, kita masih punya tagihan yang cukup signifikan, termasuk kepada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Yama yang dimiliki Siti Hardianti Rukmana," kata Sri Mulyani di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soekarno sendiri merupakan pendiri CMNP. Ditegaskan Sri Mulyani, Kemenkeu saat ini tengah fokus terhadap berbagai hubungan antara CMNP dan Bank Yama.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bail out dari bank-bank yang ditutup, sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," tegas Sri Mulyani.

Enggan dikaitkan dengan BLBI, Babah Alun dengan keras membantah perusahaannya memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah, apalagi dikaitkan dengan BLBI.

Bahkan ia menantang balik kepada pemerintah soal tuduhan tersebut.

"Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau ada utang, saya ganti 100 kali lipat. Jangan diputar balik, Ibu Menteri yang saya hormati, yang saya banggakan," tegas Jusuf Hamka.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya