Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Surya Paloh Perlu Dekati Golkar, Jaga-jaga Sebelum Demokrat Lepas

SENIN, 12 JUNI 2023 | 12:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai Nasdem perlu menjajaki hubungan dengan partai politik lain agar tetap bisa mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Salah satu yang patut dilakukan adalah melakukan penjajakan kerja sama dengan Partai Golkar.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan, penjajakan tersebut sebagai bentuk antisipasi jika Partai Demokrat yang kini sedang dekat dengan PDIP meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Saya kira itu harus dilakukan oleh Surya Paloh. Apalagi Surya Paloh juga merupakan salah satu tokoh eks Partai Golkar," ujar Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/6).


Tamil mengatakan, tidak ada salahnya Surya Paloh melakukan penjajakan dengan Golkar untuk tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden.

Sebab Tamil melihat ada ketidaksolidan partai politik anggota KPP. Salah satunya manuver Demokrat yang mulai melakukan penjajakan dengan PDIP.

"Maka, tidak ada salahnya merajut hubungan dengan Partai Golkar. Mungkin saja bukan Airlangga yang jadi calon, tapi bisa saja ada calon-calon lain yang di-Golkar-kan," sambungnya.

Menurut dosen Universitas Dian Nusantara ini, hal tersebut merupakan langkah politik paling tepat daripada mengharapkan kesetiaan dari Demokrat. Apalagi, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

"Alih-alih menjaga soliditas di dalam koalisi, Partai Demokrat memperlihatkan pandangan kurang solid pada posisi koalisi dan Anies," pungkas Tamil.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya