Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Menko Mahfud: Tidak Akui Korupsi Makin Tinggi Berarti Kita Bodoh

SENIN, 12 JUNI 2023 | 09:40 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Praktik korupsi di Indonesia memang semakin parah dan semua pihak harus mengakui hal tersebut sebagai bentuk introspeksi diri. Tidak mengakui fakta tersebut sama saja dengan berpura-pura bodoh.

Begitu tegas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam akun resmi Twitter @mohmahfudmd, yang dikutip redaksi, Senin (12/6).

Pernyataan ini disampaikan Mahfud untuk menjawab komentar dari anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. Sebab, politisi PPP itu sempat mengatakan bahwa pernyataan Mahfud tentang korupsi yang semakin parah, sama saja dengan pengakuan kegagalan pemerintah memberantas korupsi.

Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang sempat menyinggung mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022. Selain kaget, Mahfud menganggap indeks tersebut sebagai penanda korupsi semakin menjadi-jadi.

"Kan sudah lama kita harus mengakui," kicau Mahfud atas komentar Arsul Sani.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah bisa disebut bodoh jika tidak mengakui fakta kasus korupsi sedang meningkat.

Baginya, yang gagal dalam pemberantasan korupsi bukan hanya pemerintah, tapi juga semua pemangku kepentingan yang di dalam institusinya masih terjadi kasus rasuah.

"Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh. Bukan Pemerintah Eksekutif saja yang gagal. Tapi yang masuk penjara kan banyak DPR, Menteri, Hakim Agung, dll," tegas Mahfud.

Untuk itu, mantan Ketua MK tersebut mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus bercermin. Semua harus introspeksi diri agar selalu jujur dalam bekerja.

"Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin," kata Mahfud.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya