Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana/Net
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diibaratkan sebagai warga negara China yang ingin menjadi Presiden Indonesia. Untuk itu, tidak ada nalar logika jika Mahkamah Agung (MA) menerima Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana dalam video berdurasi 4 menit 4 detik yang beredar di WhatsApp Group.
Dalam video itu, Denny mengatakan, krisis konstitusi berada di depan mata. Di mana kata Denny, Pemilu 2024 berpotensi ditunda, bisa melalui putusan MA atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di MA, ada Moeldoko tangan kuasa Istana, cawe-cawe lewat pengajuan PK. Di MK ada putusan sistem tertutup atau terbuka. Kedua putusan bisa membawa bencana bernegara," ujar Denny seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).
Denny menilai, jika MA menerima PK Moeldoko, maka putusan tersebut dianggap tidak ada nalar logika.
"Bagaimana pula Moeldoko tanpa kartu anggota bisa diakui menjadi ketua. Ibarat warga negara China ingin jadi Presiden Indonesia," kata Denny.
Menurut Denny, memenangkan Moeldoko artinya merampas Partai Demokrat secara paksa. Hal itu mengakibatkan Anies Baswedan tidak bisa berlaga di Pilpres 2024.
"Semoga tidak menimbulkan rusuh di mana-mana," tutur Denny.
Selanjutnya kata Denny, jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup, maka eksekusinya tidak semudah mengedipkan mata. Parlemen kata Denny, diyakini akan mengambil langkah, yakni sebanyak delapan partai bisa memboikot pemilu, dan menjadi tertunda.
"KPU harus konsultasi DPR soal perubahan aturan pelaksana. Pasal 9 UU Pemilu mengatur konsultasi itu mengikat adanya. 8 partai DPR bisa gunakan kuasa, tidak setuju aturan KPU proporsional terbuka, akibatnya pemilu tidak terlaksana," terang Denny.
Bukan hanya Pileg yang tertunda kata Denny, Pilpres juga terpaksa ditunda karena keduanya diatur dilaksanakan bersama-sama. Akibatnya, terjadi krisis tata negara melanda bangsa Indonesia.
"Itu sebabnya saya berkirim surat pada Ibu Mega, untuk mengingatkan petugas partainya di Istana, jangan gunakan tangan kuasa untuk cawe-cawe merusak konstitusi bernegara. Taruhannya keselamatan bangsa Indonesia. Pemilu harus dijaga terlaksana apapun risikonya," tegas Denny.
Denny berharap, pernyataannya tidak dibaca sebagai sebuah ancaman, yang kemudian dilaporkan ke Polisi.
"Saya hanya memberikan warning kepada kita semua, jangan bermain-main dengan putusan MA atau MK. Karena di atas skenario manusia, masih ada skenario Yang Maha Segala Kuasa. Melbourne 9 Juni 2023," pungkas Denny.
