Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Masa Depan KPP Buram dan Anies Gagal Nyapres Jika Demokrat Keluar

MINGGU, 11 JUNI 2023 | 17:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Masa depan politik Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang akan buram jika Partai Demokrat menarik diri.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam berpendapat, KPP akan jadi petaka bagi Anies jika satu dari ketiga partai tersebut menarik diri. Artinya, secara hitungan di atas kertas maka menjadi petaka buat Anies untuk jadi kandidat capres.

"Dikarenakan syarat undang undang tentang threshold partai atau koalisi untuk dapat mengusung pasangan capres," demikian kata Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/6).


Namun demikian, Arman memandang bahwa politik tidak selalu bulat. Misalnya, Demokrat menarik diri maka bisa saja masuk PAN atau Golkar. Bahkan, kata Arman, PAN dan Golkar bisa jadi bergabung ke koalisi perubahan dengan tetap quorum terhadap threshold.

"Namun tekanan kepada Anies akan lebih kuat misal Airlangga harus menjadi Wakil Anies," pungkasnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif.

Partai Demokrat sendiri mengaku siap membuka komunikasi politik dengan PDIP. Meski demikian, pihak Demokrat menyatakan bahwa kerjasama politik bisa dibangun asalkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya