Netralitas Masuk Program Kejagung, Komisi III: Berarti Selama Ini Tidak Netral?

Netralitas personel Kejaksaan Agung RI di tahun politik sebagaimana tertuang dalam program prioritas Kejagung RI tahun 2023 dipertanyakan wakil rakyat.

Salah satu yang mengkritisi adalah anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi. Ia heran, poin menjaga netralitas personel dalam menyongsong tahun politik serta stabilitas politik masuk dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejagung RI tahun 2023.

"Apakah selama ini Kejaksaan kurang netral sehingga perlu ada program prioritas, netralitas personel?" ujar Johan Budi sat Raker bersama Kejagung RI, Jumat (9/6).

Tanpa masuk program prioritas, netralitas lembaga hukum, termasuk Kejagung RI seharusnya sudah otomatis diterapkan.

Dengan masuknya netralitas ke pelaksanaan tugas dan wewenang, Johan Budi pun curiga Kejagung selama ini tidak netral atau berpihak.

"Namanya kejaksaan itu harus netral tanpa harus dimasukkan dalam program ini. Apa periode sebelumnya (Kejagung) tidak netral?" kata Johan Budi.