Berita

Presiden Joko Widodo saat di kantor PDIP/Net

Politik

Tekanan PDIP Diduga Jadi Alasan Jokowi Panggil Prabowo soal Proposal Damai Ukraina

JUMAT, 09 JUNI 2023 | 08:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tekanan dari PDI Perjuangan disinyalir jadi alasan Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut berinisiatif mengajukan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza menilai, PDIP sebagai pengusung Jokowi di Pilpres 2019 menunjukkan sikap kritis kepada pemerintah, karena tidak mau terdampak secara elektoral.

"Tentu saja ini adalah tekanan yang dilakukan oleh PDIP. PDIP khawatir kegagalan Prabowo mengajukan gagasan dalam penyelesaian konflik Ukraina-Rusia, akan memperoleh respons negatif dari publik," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/6).


Menurutnya, kegagalan Prabowo mendamaikan konflik Ukraina-Rusia juga menjadi momentum bagi PDIP meraup berkah elektoral jelang Pemilu 2024.

"Ketika Prabowo gagal dalam proposalnya, tentu PDIP kecewa, sehingga ketus menyatakan apakah ini keputusan negara atau sebaliknya," kata Efriza.

"Lalu menyatakan proposal Prabowo merusak citra Indonesia di Luar Negeri," sambungnya.

Oleh sebab itu, pengamat Politik Citra Institute ini mengamati, sikap PDIP kentara terburu-buru dalam merespon kegagalan Prabowo.

"Bahkan lebih galak daripada oposisi, sebab PDIP telah menyatakan dirinya sebagai mitra kritis pemerintah. Apalagi sebelumnya, Megawati selaku ketua umum PDIP sudah bicara keras terhadap kasus Perang Ukraina-Rusia," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya