Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Masalah Keamanan, Inggris Ganti Seluruh CCTV Buatan China di Gedung Pemerintah

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 16:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Demi keamanan negara, pemerintah Inggris kembali menyatakan komitmennya untuk menghapus seluruh peralatan kamera pengintai yang diproduksi China dari gedung pemerintah yang sensitif.

Hal tersebut diumumkan oleh pemerintah Inggris, dengan mengatakan bahwa mereka akan memperketat dan mempercepat larangan pengadaan peralatan keamanan dari China itu.

"Dalam komitmen itu, kami akan menetapkan durasi waktu untuk menghapus semua peralatan pengawasan yang diproduksi oleh perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional China dari situs pemerintah pusat yang sensitif," kata pemerintah Inggris, seperti dimuat Malaymail, Kamis (8/6).


Meski pemerintah negara itu tidak secara spesifik menyebutkan nama perusahaan kamera pengintai tertentu, akan tetapi sebelumnya parlemen Inggris telah menyerukan larangan terhadap penggunaan kamera keamanan yang diproduksi oleh Hikvision dan Dahua yang dimiliki negara China.

Alasan di balik seruan tersebut adalah kekhawatiran privasi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan produk perusahaan-perusahaan tersebut di China.

Namun hal tersebut telah ditentang oleh pihak Beijing, dengan mengatakan bahwa Inggris telah berusaha menekan perusahaan mereka dengan tuduhan tidak berdasar.

“Kami mendesak pihak Inggris untuk menghentikan manipulasi politik dan menyediakan lingkungan yang adil dan tidak diskriminatif untuk operasi normal perusahaan China di Inggris," ujar juru bicara Kedutaan Besar China di Inggris dalam sebuah pernyataan.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya