Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Pengamat: Presiden 2024 Jangan Serahkan Kursi Menkeu ke Sri Mulyani

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 15:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kursi Menteri Keuangan RI pada periode mendatang perlu diisi sosok yang bergagasan maju demi mengerek pendapatan ekonomi Indonesia di luar dari utang.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan memandang, susunan kabinet Presiden Joko Widodo sektor ekonomi perlu menjadi bahan pelajaran bagi presiden 2024.

Presiden penerus Joko Widodo seharusnya tidak lagi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Sri Mulyani. Karena, Sri Mulyani tidak punya gagasan untuk memperoleh pendapatan ekonomi Indonesia selain dari utang dan pajak rakyat.


"Kenyataannya, ekonomi di bawah enggak jalan dan stagnan. Kalau kita mau bicara dari sisi 2024, ketika siapa pun terpilih (sebagai presiden), menteri yang memberatkan masyarakat, itu diganti," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/6).

Tamil juga berpandangan, Sri Mulyani tidak memiliki jalan alternatif lain untuk menghasilkan uang dengan tidak membebankan kepada rakyat.

Padahal jika memang tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi nasional, minimal bisa menggandeng para ekonom dan ahli untuk berdiskusi mencari solusi bersama.

"Para ekonom yang berada di gawangnya Jokowi itu tidak mau bersikap sebagai negarawan. Padahal pandangan-pandangan para ekonom, begawan-begawan ekonom kita yang berada di luar dari gelanggang pemerintah itu harusnya dirangkul," ujar Tamil.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintahan 2024-2029 mendatang benar-benar selektif dalam menyusun kabinet, terkhusus di sektor ekonomi agar bisa bekerja lebih baik.

"Untuk saat ini, menteri-menteri yang tidak kompeten harus dicopot. Kalau tidak, tentu citra presiden berikutnya akan ikut rusak karena menteri-menteri tersebut," tutup Tamil.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya