Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Pengamat: Presiden 2024 Jangan Serahkan Kursi Menkeu ke Sri Mulyani

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 15:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kursi Menteri Keuangan RI pada periode mendatang perlu diisi sosok yang bergagasan maju demi mengerek pendapatan ekonomi Indonesia di luar dari utang.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan memandang, susunan kabinet Presiden Joko Widodo sektor ekonomi perlu menjadi bahan pelajaran bagi presiden 2024.

Presiden penerus Joko Widodo seharusnya tidak lagi menyerahkan posisi Menteri Keuangan kepada Sri Mulyani. Karena, Sri Mulyani tidak punya gagasan untuk memperoleh pendapatan ekonomi Indonesia selain dari utang dan pajak rakyat.


"Kenyataannya, ekonomi di bawah enggak jalan dan stagnan. Kalau kita mau bicara dari sisi 2024, ketika siapa pun terpilih (sebagai presiden), menteri yang memberatkan masyarakat, itu diganti," kata Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (8/6).

Tamil juga berpandangan, Sri Mulyani tidak memiliki jalan alternatif lain untuk menghasilkan uang dengan tidak membebankan kepada rakyat.

Padahal jika memang tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi nasional, minimal bisa menggandeng para ekonom dan ahli untuk berdiskusi mencari solusi bersama.

"Para ekonom yang berada di gawangnya Jokowi itu tidak mau bersikap sebagai negarawan. Padahal pandangan-pandangan para ekonom, begawan-begawan ekonom kita yang berada di luar dari gelanggang pemerintah itu harusnya dirangkul," ujar Tamil.

Oleh karenanya, ia berharap pemerintahan 2024-2029 mendatang benar-benar selektif dalam menyusun kabinet, terkhusus di sektor ekonomi agar bisa bekerja lebih baik.

"Untuk saat ini, menteri-menteri yang tidak kompeten harus dicopot. Kalau tidak, tentu citra presiden berikutnya akan ikut rusak karena menteri-menteri tersebut," tutup Tamil.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya