Berita

Ekonom senior DR.Rizal Ramli saat bertemu warga yang mengajak foto bersama/Net

Politik

Rizal Ramli: Gen Z Bisa Jadi Bonus Demografi Asal Pemimpin KW 2 Tidak Didengar

KAMIS, 08 JUNI 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dilema sedang dialami Indonesia dalam menghadapi masa depan Generasi Z (Gen Z). Sebab, generasi yang lahir dalam rentang 1997 hingga 2012 itu tumbuh di saat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran meningkat.

Selain itu, mereka juga akan dihadapkan pada kenyataan bahwa kemiskinan Indonesia sebenarnya mencapai 40 persen jika dihitung menggunakan standar Bank Dunia. Belum lagi pelambatan ekonomi Indonesia dan ancaman pengaruh global yang masih tinggi.

Namun demikian, ekonom senior DR. Rizal Ramli tetap yakin Gen Z bisa menjadi bonus demografi, bukan beban. Hanya saja ada catatan-catatan khusus yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi ledakan Gen Z.

Pertama, Menko Perekonomian era Gus Dur itu menjelaskan, jika pertumbuhan Indonesia bisa digenjot dan tidak stagnan di angka 5 persen seperti era Jokowi, maka jutaan lapangan pekerjaan baru akan terbuka.

“Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 hingga 12 persen, maka akan ada tambahan 4 sampai 5 juta pekerjaan baru,” urainya kepada wartawan, Kamis pagi (8/6).

Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia bisa mencapai pertumbuhan 10 hingga 12 persen?

Rizal Ramli menjawab, hal itu merupakan hal yang mudah dan bisa dikerjakan. Sebab, negara lain juga bisa mencapai pertumbuhan tersebut.

Indonesia, sambungnya, memiliki kekayaan alam luar biasa, cuaca yang membantu, dan rakyat yang terkenal rajin bekerja. Masalah utama hanya pada para pemimpin yang masih berkualitas KW 2, korup, dan pembohong.

“Kalau ingin tumbuh tinggi, pilih pemimpin amanah dan tinggalkan pertumbuhan berlandas utang, fokus pada strategi dan kebijakan untuk pertumbuhan tinggi! Supaya 40 persen miskin berkurang cepat, fokus pada kenaikan Human Development Index (HDI), bukan hanya pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Jika ekonomi bisa tumbuh 10 hingga 12 persen maka para sarjana dari Gen Z akan mendapat pekerjaan layak dan tidak menganggur. Mereka akan menjadi bonus demografi bagi negeri ini.

“Jangan malah mendengarkan pemimpin-pemimpin KW 2 yang korup, nepotis, dan pembohong. Sok-sokan janji ekonomi melesat, wong kinerjanya koplak,” tutup pria yang akrab disapa RR itu.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya