Hutan Amazon di Brasil yang semakin gundul/Net
Brasil, di bawah pemerintahan Presiden Lula da Silva, telah membeberkan rencana untuk memenuhi janji menghapus deforestasi di Amazon pada tahun 2030.
Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pengendalian Deforestasi di Amazon (PPCDAm) yang dikenalkan pada Senin (5/6), seperti dimuat Reuters.
Di dalamnya terdapat kebijakan terkoordinasi di lebih dari selusin kementerian dan lembaga hingga akhir masa jabatan Lula pada tahun 2027.
PPCDAm menyerukan peningkatan penggunaan intelijen dan citra satelit untuk melacak aktivitas kriminal, pengaturan sertifikat tanah, dan penggunaan pendaftaran pedesaan untuk memantau pengelolaan hutan yang benar yang dianggap penting untuk memperlambat perubahan iklim global.
Selain memperketat aturan untuk mencegah deforestasi, rencana tersebut mendorong agar hutan yang terdegradasi dipulihkan dan vegetasi asli ditingkatkan melalui insentif ekonomi melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari.
Di antara tindakan yang akan diambil, pihak berwenang akan memeriksa silang informasi dari sistem keuangan dengan registri pedesaan dan database lain serta citra satelit untuk membasmi penebang liar dan peternakan.
Kecerdasan finansial, misalnya, dapat menunjukkan pergerakan uang tunai untuk membayar peralatan seperti gergaji mesin untuk penebangan atau ekskavator untuk penambangan emas liar ilegal.
Rencana tersebut juga memperkirakan pembuatan sistem penelusuran untuk kayu, ternak, dan produk pertanian lainnya dari Amazon, pada saat negara pengimpor semakin menuntut bukti bahwa mereka bukan berasal dari lahan gundul.
Rencana tersebut juga terlihat untuk mengembangkan ekonomi hijau untuk mempertahankan wilayah Amazon tanpa deforestasi yang akan mencakup sertifikasi hasil hutan, bantuan teknis untuk produsen, penyediaan infrastruktur, energi dan koneksi internet, serta dorongan ekowisata.
Di bawah mantan Presiden Jair Bolsonaro, Brasil bergabung dalam pakta untuk mengakhiri deforestasi secara global pada tahun 2030 dengan lebih dari 140 negara pada tahun 2021. Lula yang mulai menjabat pada 1 Januari, menjadikannya sebagai pusat kebijakan lingkungan.
